Share

Polri Tegaskan Proses Penegakan Hukum Bukan Sekedar Common Sense

Puteranegara Batubara, Okezone · Kamis 04 Agustus 2022 22:54 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 04 337 2642268 polri-tegaskan-proses-penegakan-hukum-bukan-sekedar-common-sense-gHm1bZ9koc.jpg Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo (foto: dok MNC Portal)

JAKARTA - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, proses penegakan hukum dilakukan dengan berbasis profesionalisme, serta pendekatan ilmiah, seperti kedokteran forensik dan forensik digital.

"Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan usaha ilmiah, bukan sekedar common sense, non scientific belaka," kata Dedi di acara FGD bertema "Optimalisasi Forensik Digital Pada Penguatan Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan", Kamis (4/8/2022).

 BACA JUGA:Bharada E Tersangka, Irjen Dedi: Ini Komitmen Kapolri Ungkap Kasus Terang Benderang

Oleh karena itu, kata dia, dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, bantuan dokter dengan pengetahuan ilmu kedokteran forensik dan medikolegal yang dimilikinya amat diperlukan.

"Sedangkan forensik digital mengungkap dan menafsirkan data secara elektronik, yang membutuhkan standar yang ketat untuk menghadapi pemeriksaan silang di pengadilan," tuturnya.

 BACA JUGA:Polri Pastikan Kasus Penembakan Brigadir J Tak Berhenti di Bharada E

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina AFDI, Kombes Mohammad Nuh Al Azhar, menegaskan, science bisa menjadikan barang bukti bicara dan menghubungkannya dengan sisi legal.

"Jadi science yang mempertanggung jawabkan temuan penyidik saat di pengadilan, terutama saat dicecar hakim," urai Nuh.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Namun Nuh menegaskan, science tidak bisa bekerja sendiri, perlu sebuah tim untuk memecahkan puzzle yang jadi pertanyaan publik.

Waspadai Informasi Sesat

 

Pakar komunikasi, Devi Rahmawati, mengingatkan masyarakat akan perlunya mewaspadai banjirnya informasi sesat yang disebarkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab melalui media sosial (medsos).

"Masyarakat sekarang hidup dalam rezim kecepatan informasi bukan ketepatan. Akibatnya, informasi sesat yang melimpah di media sosial diterima begitu saja, tidak disaring dengan baik," ungkap Devi.

Akademisi Universitas Indonesia ini sedih karena wajah masyarakat Indonesia di medsos lebih banyak sebagai pemarah, suka memboikot, dan cenderung langsung menghakimi tanpa data yang kuat.

Meskipun sudah banyak yang ditindak secara hukum, menurut Devi, sifat dan perilaku netizen Indonesia masih tidak berubah. Akibatnya, polarisasi di masyarakat tidak hanya terjadi di politik tetapi terjadi di hampir semua sendi kehidupan.

Devi berharap adanya upaya bersama mengatasi penyebaran informasi sesat melalui medsos sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina AFDI, Kombes Mohammad Nuh Al Azhar sepakat dengan sinyalemen Dr. Devi Rahmawati. Untuk itu Nuh berharap masyarakat bijak dalam menggunakan medsos.

"Jangan mudah memvonis atau berspekulasi jika tidak tidak memiliki data dan bahan analisa yang kuat, karena itu bisa merugikan orang lain dan diri sendiri," pungkas Nuh.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini