Share

KPK Usut Pengeluaran Fiktif Uang Kas BUMD untuk Bupati Nonaktif PPU

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 04 Agustus 2022 11:52 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 04 337 2641857 kpk-usut-pengeluaran-fiktif-uang-kas-bumd-untuk-bupati-nonaktif-ppu-evIryPRU79.jfif Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto : Okezone/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan pengeluaran fiktif uang kas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud (AGM). Abdul Gafur diduga menerima uang kas BUMD di PPU, tapi pengeluarannya disinyalir fiktif.

Dugaan tersebut dikonfirmasi penyidik KPK kepada dua saksi, yaitu Direktur Utama PT Benuo Taka Mailawi, Indra Rismanto, serta Manager Representative & Reporting di PT Benuo Taka Mailawi, Ramadhani. Keduanya diduga mengetahui soal aliran uang kas BUMD untuk Abdul Gafur tersebut.

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk tersangka AGM dkk yang berasal dari kas BUMD dan diduga pengeluaran uang tersebut fiktif," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (4/8/2022).

Sementara itu, terdapat satu saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus baru yang menjerat Abdul Gafur Mas'ud ini. Saksi tersebut adalah Direktur Pembinaan Program Migas pada Ditjen Migas Kementerian ESDM, Dwi Anggoro. KPK bakal menjadwal ulang pemeriksaan Dwi Anggoro.

"Dwi Anggoro (Direktur Pembinaan Program Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM), tidak hadir dan konfirmasi untuk penjadwalan ulang kembali," tuturnya.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Penajam Paser Utara tahun 2019 sampau 2021. Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara suap Abdul Gafur Mas'ud sebelumnya.

"Selama proses penyidikan perkara dugaan suap terdakwa Abdul Gafur Mas’ud, tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga turut dilakukan yang bersangkutan selama menjabat Bupati Penajam Paser Utara," kata Ali.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

"Dugaan tindak pidana tersebut berupa penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 sampai dengan 2021," sambungnya.

KPK kembali menetapkan Abdul Gafur Mas'ud (AGM) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Selain Abdul Gafur, KPK juga dikabarkan telah menetapkan sejumlah tersangka lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail nama-nama tersangka serta konstruksi perkara ini.

"Pengumuman para pihak sebagai tersangka, uraian dugaan perbuatan pidana dan pasal-pasal yang disangkakan akan kami sampaikan setelah proses penyidikan ini cukup yang kemudian dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini