JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki tingkat akurasi data.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah merancang data spesial untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
 BACA JUGA:BMKG: Sejumlah Wilayah di Jakarta Diprediksi Hujan saat Malam Hari
Muhadjir menambahkan data spesial ini untuk meningkatkan ketepat sasaran jangkauan intervensi pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Data spesial yang dimaksudnya adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Kita menggunakan data spesifik, data spesial. Namanya data P3KE. Ini adalah data final dari triangulasi pemutakhiran melalui penshahihan dari data yang telah ada," ujar Muhadjir usai Rapat membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, di Istana Wapres Jakarta, pada Rabu (3/8/2022).
Muhadjir menjelaskan data P3KE bersumber dari pendataan BKKBN yang telah diperingkat kesejahteraannya dan terbuka untuk diharmonisasikan dengan data program dari Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah.
 BACA JUGA:Irsus Polri Bakal Usut Polisi yang Terkait Kasus Brigadir J
Data P3KE ditujukan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan akurasi penyasaran program kemiskinan, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau yang disebut dengan exclusion error.
"Ini kita kompilasikan, cross di situ untuk memastikan siapa yang benar-benar menjadi kelompok sasaran by name by address," ujar Muhadjir.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan dengan adanya data P3KE, diharapkan penyaluran intervensi bantuan dari pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, yang tidak terdata di data kependudukan dan lebih tepat sasaran.
"Dengan adamya Data P3KE ini kesempatan untuk mengekseskusi mereka yang miskin ekstrem yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan yang selama ini tidak dapat bansos kita pastikan dapat bansos," ucapnya.
Sebelumnya dalam rapat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem berkurang sebesar 1 (satu) persen tiap tahun hingga 2024.
Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP
