Share

Dewan Pers Beberkan Poin-Poin dari RKUHP yang Ancam Kebebasan Pers di Indonesia

Tim Okezone, Okezone · Selasa 02 Agustus 2022 16:21 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 02 337 2640721 dewan-pers-beberkan-poin-poin-dari-rkuhp-yang-ancam-kebebasan-pers-di-indonesia-ejwjqkupGA.jpeg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih dibahas oleh DPR setelah pemerintah merivisi beberapa bagian.

Namun, Dewan Pers tetap melihat ada beberapa poin dalam panduan kitab hukum di Indonesia itu yang mengancam kebebasan pers.

Setidaknya ada sembilan poin RKUHP yang dinilai mengancam kemerdekaan pers di Indonesia.

Poin itu diantaranya soal ideologi negara, pencemaran nama baik presiden dan Wakil presiden, hingga ketentuan-ketentuan yangt bersifat penyiaran.

Diambil dari keterangan tertulis, Dewan Pers menyatakan setidaknya ada beberapa pasal yang mengancam kebebasan pers.

Berikut rinciannya:

1. Pasal 188 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara;

Ayat (2):

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun"

Dewan Pers mengusulkan untuk menjadi:

"Tindak kekerasan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun"

Ayat (6):

"Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan"

Usulan:

"Tidak dipidana orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) apabila dilakukan untuk ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah"

2. Pasal 218-220 tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden;

Pasal 218 Ayat (2)

"Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri"

Usulan

"Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk

tugas jurnalistik, kepentingan umum atau pembelaan diri"

Usulan Substansi Baru:

Pasal 219

"(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik, kepentingan umum atau pembelaan diri"

3. Pasal 240, 241, 246, dan 248 tentang Tindak Pidana Penghinaan Pemerintah yang Sah karena bersifat pasal karet;

Pasal 240

"Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV"

Usulan:

"Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV"

Usulan Substansi Baru:

"Tidak merupakan penghinaan terhadap pemerintah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik, atau kepentingan umum"

Pasal 241

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V"

_Usulan_

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum dengan maksud sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V"

Usulan Substansi Baru:

"Tidak merupakan penghinaan terhadap pemerintah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik, atau kepentingan umum"

Pasal 246

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan.

Usulan:

Pasal 246 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan:

a. mengajak publik secara terang untuk melakukan Tindak Pidana; atau

b. mengajak publik secara terang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.

4. Pasal 263 dan 264 tentang Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong;

5. Pasal 280 tentang Tindak Pidana Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan;

6. Pasal 302-304 tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan;

7. Pasal 351-352 tentang Tindak Pidana terhadap Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara;

8. Pasal 440 tentang Tindak Pidana Penghinaan pencemaran nama baik;

9. Pasal 437 dan 443 tentang Pidana Pencemaran.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini