Share

BNPB Catat Kasus Karhutla sejak 2022 Sebanyak 131

Binti Mufarida, Sindonews · Jum'at 29 Juli 2022 10:21 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 29 337 2638310 bnpb-catat-kasus-karhutla-sejak-2022-sebanyak-131-3ZubUZTUCG.jpg Kepala BNPB, Suharyanto (foto: dok BNPB)

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah terjadi 131 peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak awal tahun 2022.

Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan pemerintah mulai mengantisipasi potensi karhutla saat musim kemarau tiba. Meskipun, saat ini bencana di Indonesia masih didominasi oleh kejadian hidrometeorologi basah.

“Meski bencana di Indonesia masih didominasi oleh kejadian Hidrometeorologi basah, pemerintah daerah kami imbau untuk tetap siaga dan waspada akan potensi karhutla,” kata Suharyanto dikutip dari keterangan resmi yang diterima, Jumat (29/7/2022).

 BACA JUGA:Waspada! Ada Potensi Peningkatan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan

Suharyanto mengatakan, BNPB juga telah menyiapkan beberapa langkah dukungan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagai upaya pencegahan, BNPB telah membentuk Desa Tangguh Bencana Karhutla serta melakukan edukasi kepada publik terkait mitigasi karhutla.

“Selain itu, BNPB juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi jangka panjang berbasis vegetasi,” paparnya.

Sementara itu, Suharyanto mengatakan pada saat status tanggap darurat karhutla ditetapkan di suatu daerah, BNPB akan memberikan bantuan operasi udara. “Bantuan ini berupa pemberian dukungan helikopter untuk operasi pemadaman maupun patroli,” katanya.

 BACA JUGA:Intensitas Karhutla Naik, BNPB: 53,8 Hektare Terbakar dalam Sepekan

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

Suharyanto mengungkapkan dari data per 28 Juli 2022, terdapat lima provinsi yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla di tahun 2022. Adapun lima provinsi tersebut adalah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

“Penetapan status siaga darurat bencana ini menjadi dasar penanganan darurat kita di lapangan. Sepanjang daerah belum menetapkan status tersebut, maka kita belum bisa menurunkan bantuan heli,” tegas Suharyanto.

Sementara untuk dukungan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), BNPB akan membuat surat rekomendasi pendanaan TMC sesuai kebutuhan, sehingga BRIN sebagai pelaksana bisa mendapatkan anggaran langsung dari Kementerian Keuangan.

“Sehingga setelah mendapat surat rekomendasi dari BNPB, BRIN dapat mengajukan langsung kepada Kemenkeu terkait pendanaan dan pertanggungjawaban untuk TMC,” pungkas Suharyanto.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini