Share

Jadi Buronan KPK, Mardani Maming Dinonaktifkan dari Bendum PBNU

Widya Michella, MNC Media · Rabu 27 Juli 2022 20:52 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 27 337 2637476 jadi-buronan-kpk-mardani-maing-dinonaktifkan-dari-bendum-pbnu-GLZztITqxV.jpeg Mardani Maming (Foto: Sindo)

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau disapa Gus Fahrur mengatakan status buron yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Mardani Maming dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bendahara Umum (Bendum) PBNU.

Penonaktifan tersebut berlaku usai hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka yang diajukan Mardani H Maming dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi perizinan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Saya dengar demikian, jika sudah ada ketetapan pasca sidang praperadilan otomatis dia non-aktif untuk fokus masalah hukum," kata Gus Fahrur kepada MNC Portal, Rabu (27/7/2022).

Meski begitu, penonaktifan Mardani Maming di tubuh PBNU juga akan dibahas dalam forum Rapat Dewan Pimpinan. Namun dia belum menginformasikan secara rinci waktu pelaksanaan rapat tersebut.

"Insya Allah segera. Tapi rapat sebelumnya sudah disepakati menunggu sidang praperadilan, dan ini berarti sudah Clear," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengalihan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Aliran suap sebesar Rp.104 miliar tersebut diduga disamarkan dengan transaksi PT PAR dan PT TSP yang bekerja sama PT PCN dalam hal pengelolaan pelabuhan batu bar dengan PT Angsana Terminal Utama (ATU).

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

Mardani Maming lantas mengajukan praperadilan atas persoalan tersebut ke PN Jakarta Selatan. Pasalnya, kubu Mardani menilai kasus yang menimpanya itu bukanlah persoalan suap, tapi transaksi bisnis sehingga klasifikasi hukum yang dilakukan KPK salah dan dapat berakibat penetapan tersangka menjadi keliru.

Adapun sidang telah digelar sejak Selasa pekan lalu, 19 Juli 2022 dan terus digelar setiap hari hingga hari ini. Dalam gugatan praperadilannya, Mardani Maming meminta agar majelis hakim praperadilan PN Jakarta Selatan menyatakan penetepan tersangkanya yang dilakukan oleh KPK itu tidak sah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini