Share

26 Tahun Kudatuli, Ini 5 Aktivis PRD yang Sempat Jadi Kambing Hitam

Solichan Arif, Koran SI · Rabu 27 Juli 2022 16:03 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 27 337 2637272 26-tahun-kudatuli-ini-5-aktivis-prd-yang-sempat-jadi-kambing-hitam-J0h0Blsesk.jpg Sejumlah aktivis PRD (Foto : Repro)

JAKARTA - Konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang diawali penyerbuan pendukung Soerjadi ke kantor DPP PDI Jalan Diponegoro 58 pada 27 Juli 1996, berakhir dengan kerusuhan, tepat 26 tahun yang lalu.

Kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan material itu kemudian dikenal sebagai peristiwa Kudatuli atau Kerusuhan dua puluh tujuh Juli. Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang baru lima hari dideklarasikan (22 Juli 1996) di gedung YLBHI, dituding sebagai dalang kerusuhan.

Mendagri rezim orde baru menerbitkan SK yang intinya menyebut PRD beserta ormas afiliasinya sebagai partai terlarang. Para aktivis PRD dan underbownya, yakni Serikat Tani Nasional (STN), Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker), dan Sarekat Rakyat Indonesia (SRI), diburu.

Sejumlah pengurus penting partai berhasil ditangkap, termasuk Ketua Umum PRD beserta 13 orang pengurus dan anggota, dijebloskan ke dalam bui. Beberapa aktivis lainnya hilang, dan ada yang kemudian muncul dengan testimoni sebagai korban penculikan.

Berikut sejumlah tokoh aktivis PRD dan afiliasinya yang diburu rezim orde baru paska meletusnya peristiwa Kudatuli. Mereka ini diantaranya pernah dikejar-kejar, ditangkap, dibui, diculik dan disiksa, namun berhasil selamat. Dalam perjalanan sejarah, mereka kemudian memiliki kedudukan penting di partai dan pemerintahan.

1. Budiman Sudjatmiko

Adalah Ketua Umum PRD yang ditangkap bersama 13 orang pengurus lainnya dan dijebloskan ke dalam penjara. Budiman lahir di Desa Pohonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 10 Maret 1970.

Dunia aktivis memaksa Budiman meninggalkan bangku kuliah di Fakultas Ekonomi UGM yang baru dienyamnya dua semester. Pada 28 April 1997, hakim PN Jakarta Pusat menjatuhi vonis 13 tahun penjara. Budiman didakwa merongrong ideologi negara Pancasila.

Pada 10 Desember 1999 Presiden Abdrurrahman Wahid atau Gus Dur memberikan amnesti yang dengan demikian Budiman Sudjatmiko bebas secara hukum. “Segera setelah keluar dari LP Cipinang tanggal 10 Desember 1999 berdasarkan amnesti Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Budiman kembali memimpin PRD,” tulis Miftahuddin dalam buku Radikalisasi Pemuda, PRD Melawan Tirani.

Tercatat pada akhir tahun 2004, Budiman kemudian memutuskan bergabung dengan PDI Perjuangan. Selama 10 tahun, yakni periode 2009-2019 Budiman menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDI P mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap).

Sejak tahun 2018 Budiman juga mengetuai komunitas Inovator 4.0 yang didalamnya akademisi, peneliti, progammer, ahli rekayasa, seniman, dokter dan lain sebagainya.

Dari data yang dihimpun, sejak tidak lagi duduk di senayan (DPR RI), mulai tahun 2021 Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V.

2. Dita Indah Sari

Ketua Umum Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), yakni organ sayap PRD ini ditangkap saat memimpin aksi pemogokan 5.000 buruh PT Indoshoes Inti Industry.

Dita yang kelahiran 1973 dari keluarga Golkar, yakni ayahnya anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golkar, mengajak buruh sepatu Reebok dan Adidas menuntut kenaikan upah dan cuti hamil.

Pada 23 April 1997, bersama Coen Husein Pontoh dan Mohammad Soleh, kawan sesama pergerakan, Dita dijatuhi vonis 4 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Begitu bebas, Dita Indah Sari kembali berada di tengah massa buruh dan mendirikan organ baru dengan nama Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI). Pada tahun 2001 Dita mendapat penghargaan Ramon Magsaysay Award. Dita yang kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah.

3. Andi Arief

Pimpinan SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi ) cabang Yogyakarta ini menjadi salah satu aktivis yang diburu paska meletusnya peristiwa Kudatuli.

Pada 28 Maret 1998, Andi Arief hilang bersama sejumlah aktivis lainnya. Mereka menjadi korban penculikan. Setelah menandatangani surat penahanan dari kepolisian, pada 14 Juli 1998, Andi Arief kembali muncul.

Pada pemilu tahun 2004, Andi Arief yang juga pernah menginisiasi berdirinya Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa (Tegaklima) itu, bergabung dalam tim pemenangan pasangan SBY-Jusuf Kalla.

Dua tahun kemudian saat SBY menjabat presiden RI, Andi Arief dipercaya menjadi Komisaris PT Pos Indonesia. Pada tahun 2009 ia ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana.

Saat ini, mantan aktivis 98 asal Bandar Lampung 20 November 1973 itu menjabat sebagai wakil sekjen Partai Demokrat.

4. Faisol Reza

Saat Kudatuli meletus dan banyak aktivis PRD yang diburu dan ditangkapi, Faisol Reza dilimpahi tanggung jawab menjaga eksistensi PRD di wilayah Semarang, Yogya dan Solo. Bahwa organisasi harus tetap hidup.

Bersama Andi Arief dan Nezar Patria, Faisol Reza terus melakukan konsolidasi bawah tanah. Mereka bertiga memimpin Komite Pimpinan Pusat (KPP). Budiman Sudjatmiko secara definitif memang tetap sebagai ketua umum.

Namun karena posisinya dipenjara dan tidak leluasa bergerak, Budiman kemudian melimpahkan mandat memimpin organisasi PRD kepada KPP.

“Untuk menyembunyikan identitas Andi memakai nama Mirah Mahardika dan Nezar pakai nama Rizal Ampera,” tulis Miftahuddin dalam buku Radikalisasi Pemuda, PRD Melawan Tirani.

Faisol Reza kelahiran Madura 1 Januari 1973 dan memiliki latar belakang pondok pesantren. Saat memasuki masa kuliah ia mengambil kuliah di dua tempat sekaligus, yakni UGM dan IAIN Sunan Kalijaga.

Paska meletusnya Kudatuli, Faisol Reza termasuk aktivis yang masuk dalam daftar buruan rezim orde baru. Pada 12 Maret 1998 ia diculik, dan setelah mengalami penyekapan 20 hari, pada 28 April 1998 dibebaskan.

Pada tahun 2018, Faisol Reza memutuskan bergabung dengan PKB dan menjabat sebagai Wasekjen. Pada Pemilu Legislatif 2019, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur dan ditunjuk sebagai Ketua Komisi VI DPR RI (2019-2024).

Sebelumnya Faisol Reza juga pernah menjabat sebagai Staff Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga (2014-2017) dan Staff Khusus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009-2014).   

5.  Nezar Patria

Sekjen Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) ini juga menjadi korban penculikan. Paska peristiwa Kudatuli meletus, Nezar Patria termasuk aktivis yang masuk daftar hitam perburuan rezim orde baru.

Seperti nasib kawan-kawannya yang masih beruntung. Setelah mengalami penyekapan dan penyiksaan beberapa hari, Nezar akhirnya dibebaskan.

Berbeda dengan kawan-kawannya yang kemudian terjun ke dalam partai politik. Nezar Patria memilih menekuni dunia jurnalis hingga menjadi pimpinan sejumlah media massa.

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Nezar Patria sebagai anggota Dewan Pers yang kedua, yakni periode 2016-2019. Sebelumnya pada periode 2013-2016 ia juga menjabat sebagai Dewan Pers.

Sejak tahun 2020 hingga sekarang, laki-laki kelahiran Aceh 5 Oktober 1970 dan pernah kuliah di Fakultas Filsafat UGM itu menjabat sebagai Direktur Kelembagaan Pos Indonesia. 

Faisol Reza kelahiran Madura 1 Januari 1973 dan memiliki latar belakang pondok pesantren. Saat memasuki masa kuliah ia mengambil kuliah di dua tempat sekaligus, yakni UGM dan IAIN Sunan Kalijaga.

Paska meletusnya Kudatuli, Faisol Reza termasuk aktivis yang masuk dalam daftar buruan rezim orde baru. Pada 12 Maret 1998 ia diculik, dan setelah mengalami penyekapan 20 hari, pada 28 April 1998 dibebaskan.

Pada tahun 2018, Faisol Reza memutuskan bergabung dengan PKB dan menjabat sebagai Wasekjen. Pada Pemilu Legislatif 2019, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur dan ditunjuk sebagai Ketua Komisi VI DPR RI (2019-2024).

Sebelumnya Faisol Reza juga pernah menjabat sebagai Staff Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga (2014-2017) dan Staff Khusus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009-2014).

5. Nezar Patria

Sekjen Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) ini juga menjadi korban penculikan. Paska peristiwa Kudatuli meletus, Nezar Patria termasuk aktivis yang masuk daftar hitam perburuan rezim orde baru.

Seperti nasib kawan-kawannya yang masih beruntung. Setelah mengalami penyekapan dan penyiksaan beberapa hari, Nezar akhirnya dibebaskan.

Berbeda dengan kawan-kawannya yang kemudian terjun ke dalam partai politik. Nezar Patria memilih menekuni dunia jurnalis hingga menjadi pimpinan sejumlah media massa.

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Nezar Patria sebagai anggota Dewan Pers yang kedua, yakni periode 2016-2019. Sebelumnya pada periode 2013-2016 ia juga menjabat sebagai Dewan Pers.

Sejak tahun 2020 hingga sekarang, laki-laki kelahiran Aceh 5 Oktober 1970 dan pernah kuliah di Fakultas Filsafat UGM itu menjabat sebagai Direktur Kelembagaan Pos Indonesia.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini