Share

KPU Pastikan Bawaslu Akan Dapat Hak Akses SIPOL

Muhammad Farhan, MNC Portal · Sabtu 23 Juli 2022 21:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 23 337 2635122 kpu-pastikan-bawaslu-akan-dapat-hak-akses-sipol-mrdc1BP3Gn.jpg Illustrasi (foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari memastikan adanya hak akses bagi Bawaslu selaku pengawas pendaftaran partai politik via Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai peserta pemilu 2024.

Hasyim menjelaskan, keterlibatan Bawaslu ini juga diikutsertakan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk KPU se-Indonesia terkait pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat.

 BACA JUGA:Pemilu 2024, KPU: 45 Partai Politik Sudah Miliki Akun Sipol

Menurut Hasyim, keterlibatan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menerima pengaduan peserta pemilu nantinya harus terukur. Untuk itu, ia menilai hak akses SIPOL bagi kedua penyelenggara pemilu tersebut menjadi penting untuk diberikan.

"Bawaslu DKPP kita berikan kesempatan untuk memberikan pengarahan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di acara Bimtek ini. supaya apa, kita juga punya rambu rambu bahwa aturan seperti ini, standar operating prosedur (SOP) seperti ini, supaya temen-temen Bawaslu DKPP ketika mengawasi menerima pengaduan juga terukur," jelas Hasyim kepada wartawan, Sabtu (23/7/2022).

 BACA JUGA:Sambut Verifikasi KPU, DPW Perindo Jatim Gelar Bimtek Anggota Legislatif

Hasyim juga menuturkan, peran Bawaslu sebagai rekan penyelenggara pemilu dapat mengimbangi kerja instrumen KPU yang tengah berjalan.

"Untuk Bawaslu karena ini rekan kerja kita ya pada kerja KPU dalam pengawasan dan mengawasi karena salah satu instrumen yang digunakan KPU adalah SIPOL maka KPU juga akan memberikan akses SIPOL kepada Bawaslu," tutur Hasyim.

Untuk itu, bagi Hasyim peran Bawaslu menjadi penting bagi fungsi SIPOL guna menjalankan tahapan pemilu kedepannya. Ia pun menjelaskan bagaimana sistem kerja SIPOL yang digunakan untuk memberikan akses pendaftaran bagi parpol.

"Jadi SIPOL ada beberapa fungsi, ada fungsi create, fungsi read, ada fungsi upload, delete dan ada fungsi edit," terang Hasyim.

Diketahui sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan sejumlah catatan potensi pelanggaran yang harus diantisipasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada awal Agustus mendatang.

Catatan potensi pelanggaran disampaikan oleh Anggota Bawaslu Puadi dalam pembukaan rapat kerja teknis persiapan penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran partai politik dan pemutakhiran Data Pemilih Gelombang 1 pada tanggal 12-14 Juli 2022.

Puadi menyebut ada beberapa catatan Bawaslu berdasarkan pelaksanaan pendaftaran parpol pada Pemilu sebelumnya. "Dari aspek etik, KPU tidak cermat dalam melakukan penelitian kelengkapan dokumen pendaftaran," ujar Puadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/7/2022).

Selain catatan Bawaslu pada Pemilu sebelumnya, Puadi menyampaikan bahwa lembaganya juga memiliki catatan lain yang berpotensi menjadi persoalan. Pertama, eksistensi Sipol di mana Bawaslu melalui putusannya berpandangan Sipol bukan sebagai syarat mutlak pendaftaran parpol.

"Sipol hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan partai politik dalam pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini