Share

Kemendagri: ITKPD Tidak Akan Merepotkan Pemda!

M Atik Fajardin, Sindonews · Sabtu 23 Juli 2022 13:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 23 337 2634952 kemendagri-itkpd-tidak-akan-merepotkan-pemda-t61KyFbO4C.jpg foto: dok kemendagri

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyempurnakan rancang bangun Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

 (Baca juga: Pesan Kemendagri untuk Pemda: Inovasi Harus Jadi Budaya)

Demikian diutarakan Kepala Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan, Kemendagri, Mohammad Noval saat menghadiri gelaran Indonesian Regional Science Association (IRSA) International Conference.

"Kami bawa konsep ini (ITKPD) agar banyak masukan dari para scientist. Harapannya agar metode indeks yang digunakan dapat kita diskusikan bersama," ujarnya dikutip, Sabtu (23/7/2022).

Berbeda dengan indeks lainnya, sambung Noval, ITKPD sendiri menggunakan skema komposit. Skema tersebut disusun dari beragam aspek yang mewakili tidak hanya komponen input, tetapi juga proses, dan output dari pelaksanaan tata kelola pemda.

"Dengan cara ini kita bisa menilai bagaimana kapasitas dan kualitas kebijakan daerah dalam mewujudkan tujuan dari otonomi daerah," ungkap Noval.

Follow Berita Okezone di Google News

Selanjutnya dari langkah tersebut, Kemendagri bersama dengan Lembaga Kemitraan/Partnership akan menyusun peta pembinaan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemda.

Hal senada diungkapkan Tim dari Lembaga Kemitraan atau Partnership, Irfani Fithria yang juga bertindak sebagai pembicara kedua dalam forum tersebut. Ia mengatakan ITKPD akan disusun sebagai alat ukur yang komprehensif.

Pasalnya, indeks tersebut merujuk pada beragam indeks yang telah ada sebelumnya, di antaranya World Governance Index dan The Berggruen Governance Index. Irfani menegaskan kedua indeks tersebut telah jamak digunakan lembaga internasional dalam mengukur kemajuan suatu negara.

Sementara itu anggota Tim dari Lembaga Kemitraan atau Partnership lainnya, Azizon berujar bahwa ITKPD dapat menghasilkan intervensi terbaik karena mampu memetakan kondisi terkini dari suatu daerah lewat beragam sisi.

Di sisi lain, seorang pejabat daerah yang hadir, Astrid mengutarakan kekhawatirannya ITKPD ini bakal menambah beban kerja dari Pemda.

"Terus terang melakukan penginputan data yang diminta dalam indeks dari kementerian lembaga itu sangat melelahkan dan menyita waktu," ujar Astrid.

Menanggapi hal tersebut, Noval menegaskan bahwa ITKPD tidak akan merepotkan pemda. Hal ini karena indeks tersebut memanfaatkan data dan informasi dari indeks yang sudah tersedia di berbagai kementerian lembaga yang tentunya sudah memenuhi kriteria.

"Jadi nanti daerah sifatnya hanya memperoleh hasil pengukuran dari ITKPD saja," pungkasnya.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini