Share

Lanjutkan Revisi UU Narkotika Agustus, DPR Tegaskan Tidak Akan Legalisasi Ganja

Kiswondari, Sindonews · Kamis 21 Juli 2022 13:28 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 21 337 2633685 lanjutkan-revisi-uu-narkotika-agustus-dpr-tegaskan-tidak-akan-legalisasi-ganja-VSHzVEimry.jpg Ilustrasi/ Foto: Antara

JAKARTA - Komisi III DPR akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) atas perubahan UU Narkotika No.35 tahun 2009 (RUU Narkotika) akan langsung dibahas di masa sidang mendatang, yakni pertengahan Agustus 2022.

“Masa sidang yang akan datang, setelah 17 Agustus kita akan memulai pembahasan itu,” kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Kamis (21/7/2021).

 BACA JUGA:Korupsi Replanting, Uang Rp13 Miliar Disita dan 4 Orang Jadi Tersangka

Menurut Arsul, pembahasan revisi akan dimulai dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dokter dan para ahli.

“Sambil tentu pembahasan itu dibarengi dengan melakukan RDPU dulu dengan para dokter, ahli farmasi,” kata dia.

Wakil Ketua MPR ini juga menegaskan DPR tidak berencana melegalkan ganja, apalagi digunakan untuk rekreasi. Pihaknya hanya memiliki pemikiran untuk merelaksasi penggunaan ganja untuk keperluan medis.

 BACA JUGA:Autopsi Ulang Brigadir J Akan Melibatkan Tim Forensik dari TNI

“Tetapi sekali lagi ingat jangan ada pembelokan. DPR atau Komisi III tidak sedang melakukan usaha melegalkan ganja, bukan itu, apalagi untuk rekreasi atau untuk kesenangan. Kita cuma merelaksasi agar kalau perkembangan ilmu pengetahuan ke depan itu ada obat yang memang ada campuran ganja dan itu bisa mengobati penyakit,” tegasnya.

Adapun Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait legalisasi ganja untuk medis, Arsul berjanji bahwa DPR masih tetap bisa mengupayakan relaksasi penggunaan ganja untuk medis melalui revisi UU Narkotika.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

“Harapan itu selalu ada. Jangan kecewa karena ada jalan lain menuju Roma. Jalan lainnya itu ada legislatif review, yang ditolak itu kan Yudisial review,” ujarny.

 BACA JUGA:4 Fenomena Langka di Taman Nasional Alas Purwo

Menurut Arsul, MK tidak memutuskan bahwa pasal 8 ayat 1 UU Narkotika tidak bisa diubah, melainkan dikembalikan kepada pembuat UU yakni DPR dan pemerintah. Adapun Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

“Tidak berarti pasal 8 ayat 1 enggak bisa diubah, karena MK berpendapat itu kebijakan hukum yang terbuka artinya dikembalikan ke pembuat UU dalam hal ini DPR,” terang Arsul.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini