Share

Tolak Uji Materi Ganja Medis, MK Tetap Minta Pemerintah Lakukan Penelitian

Jonathan Simanjuntak, MNC Portal · Rabu 20 Juli 2022 19:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 20 337 2633295 tolak-uji-materi-ganja-medis-mk-tetap-minta-pemerintah-lakukan-penelitian-OWFWzV9l14.JPG Sidang terkait ganja medis di MK secara online (Foto: MPI)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan uji materi terhadap UU Narkotika terkait penggunaan ganja sebagai dalam pelayanan medis. Meski begitu, Majelis Hakim tetap meminta pemerintah untuk melakukan riset terhadap ganja medis tersebut.

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilai keinginan para pemohon sulit untuk dibenarkan dan dipertimbangkan untuk diterima alasan rasionalitasnya. Pasalnya, belum ada pengkajian dan penelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah.

Majelis Hakim dalam sidang tersebut juga memahami dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap pendera penyakit tertentu yang disebut dapat disembuhkan dengan Ganja yang tergolong dalam Narkotika Golongan I. Namun, lagi-lagi Majelis menulai hal tersebut belum merupakan hasil yang valid dari pengkajian dan penelitian secara ilmiah mengingat efek yang ditimbulkannya.

“Dengan demikian, melalui Putusan a quo, Mahkamah perlu menegaskan agar pemerintah segera menindaklanjuti Putusan a quo berkenaan dengan pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi,” ucap Majelis Hakim Suhartoyo dalam siaran MK pada kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Rabu (20/7/2022).

Majelis Hakim mengatakan hasil pengkajian dan penelitian nantinya dapat menentukan kebijakan yang diatur termasuk dimungkinkannya perubahan Undang-Undang untuk mengakomodir kebutuhan para pemohon dalam hal ini pemakaian ganja medis. Sebab, sesungguhnya MK menilai UU Nomor 35 Tahun 2009 a quo tidak hanya mengatur penggolongan narkotika tetapi termasuk sanksi pidana.

“Oleh karena terhadap undang-undang yang di dalamnya memuat substansi hal-hal yang berkenaan dengan pemidanaan, Mahkamah beberapa putusannya telah berpendirian hal-hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang (open legal policy),” tuturnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi pada Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika dalam hal legalisasi ganja untuk pelayanan medis. Dalam hal ini MK memutus menolak para gugatan dari pemohon terkait penggunaan ganja untuk pelayanan medis dan atau terapi.

"Mengadili satu, menyatakan permohonan pemohon V dan pemohon VI tidak dapat diterima, dua menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusannya, dalam YouTube Mahkamah Konstitusi, Rabu (20/7/2022).

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan tidak bisa membenarkan keinginan para pemohon terkait penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan atau terapi. Alasannya, golongan narkotika itu memiliki potensi tinggi mengakibatkan adanya ketergantungan.

"Dengan belum ada bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif, maka keinginan para pemohon sulit dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis," kata Hakim MK Suhartoyo.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini