Share

Bupati Mamberamo Tengah Kabur karena Info Bocor? KPK Membantah

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 19 Juli 2022 17:53 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 19 337 2632505 bupati-mamberamo-tengah-kabur-karena-info-bocor-kpk-membantah-LucpwrrwJA.jpg Jubir KPK Ali Fikri (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri membantah isu kebocoran informasi di internal terkait upaya jemput paksa Bupati Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak. Ali memastikan bahwa lolosnya Ricky dari upaya jemput paksa KPK bukan karena kebocoran informasi internal.

"KPK memastikan isu lolosnya tersangka dari upaya penjemputan paksa oleh tim penyidik karena adanya kebocoran informasi adalah tidak benar," kata Ali melalui pesan singkatnya, Selasa (19/7/2022).

Ali membeberkan, lolosnya pihak-pihak yang terlibat perkara korupsi dari upaya penangkapan KPK bukan terjadi kali ini saja. Kata Ali, KPK kerap menemukan para tersangka berupaya melarikan diri saat dijemput paksa atau hendak ditangkap tim penindakan.

"Berbagai upaya penghindaran dari para tersangka merupakan hal yang sering terjadi. Dengan berbagai cara, mereka akan melarikan diri dari kejaran tim penyidik dan menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsinya dari petugas," terangnya.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa dalam proses penanganan perkara ini, KPK melakukannya penyelidikan dan penyidikan secara terbuka. Di mana, proses pengumpulan informasi dan keterangan yang dibutuhkan dilakukan dengan pemanggilan melalui surat dinas ataupun permintaan data kepada instansi yang memiliki informasi tersebut.

"Jadi, ketika penanganan perkara naik ke tahap penyidikan, meskipun KPK tidak mengumumkannya kepada publik sebelum adanya upaya paksa, KPK tetap menyampaikan SPDP (Surat pemberitahuan DImulainya penyidikan) kepada pihak terkait sebagaimana prosedur dan ketentuannya," beber Ali.

"Artinya, para pihak terkait telah mengetahui status hukumnya setelah menerima SPDP tersebut," sambungnya.

Karena itu, Ali memastikan status tersangka memang telah diketahui lebih dahulu oleh pihak terkait. Dengan telah mengetahui statusnya sebagai tersangka, KPK berharap pihak tersebut kooperatif dalam proses hukum berikutnya.

"Namun, sekali lagi, KPK sangat menyayangkan, justru pihak-pihak terkait melakukan tindakan yang tidak kooperatif," tegas Ali.

Menurut Ali, pelarian tersangka yang dalam hal ini adalah Ricky Ham Pagawak membuat proses hukum menjadi terhambat dan memakan waktu lama. Padahal, kata Ali, KPK selalu berkomitmen untuk menyelesaikan setiap penanganan perkara korupsi secara terbuka, efektif, dan efisien.

"KPK berkomitmen tidak akan pernah patah semangat dalam mengejar para pelaku tindak pidana korupsi. KPK akan melakukan upaya-upaya agar para pelaku tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya," pungkasnya.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyidik kasus baru terkait dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Pemkab Mamberano Tengah, Provinsi Papua. KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait dugaan suap dan gratifikasi di Pemkab Mamberamo Tengah.

KPK juga sudah mengantongi sejumlah nama tersangka dalam penyidikan kasus ini. Salah satunya, Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Hanya saja, KPK belum mengumumkan secara resmi nama-nama tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Mamberamo Tengah Papua tersebut.

KPK akan mengumumkan secara resmi konstruksi perkara serta pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka setelah adanya proses penangkapan dan penahanan. KPK berjanji akan transparan dalam proses penyidikan perkara ini.

Ricky Pagawak juga telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan KPK. Sebab, ia kabur saat hendak dijemput paksa KPK setelah dua kali mangkir dipanggil sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ricky kabur ke Papua Nugini melalui jalur tidak resmi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini