Share

Kampanyekan Anak saat Bagikan Minyakita, Zulhas Dilaporkan ke Bawaslu

Felldy Utama, iNews · Selasa 19 Juli 2022 16:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 19 337 2632412 kampanyekan-anak-saat-bagikan-minyakita-zulhas-dilaporkan-ke-bawaslu-v7t4LWza2s.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan adanya kampanye dengan fasilitas negara. Laporan itu dilayangkan oleh LIMA Indonesia dan Katarakyat, Selasa (19/7/2022).

(Baca juga: Tegas! Jokowi Tegur Zulhas karena Bagikan Minyak Goreng Berkedok Kampanye Anaknya)

"Kami dari LIMA Indonesia dan Katarakyat melaporkan dugaan adanya praktek. Yaitu kampanye dengan fasilitas Negara dan praktek politik uang dalam kampanye yang dilakukan Zulkifli Hasan sebagai Ketum PAN dan sekaligus Mendag dalam aktivitas pasar murah," ujar Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti.

Berdasarkan rekaman video yang beredar, Ray menjelaskan bahwa aktivitas bagi-bagi minyak goreng tersebut disertai dengan ajakan memilih Futri Zulya Savitri yang sekaligus disertai janji untuk mendapatkan kembali pembagian minyak goreng dalam dua bulan ke depan.

Secara defenisi, menurut dia, dua kalimat itu mengandung dua hal sekaligus: Satu, kampanye untuk memilih seseorang; dua, Praktek politik uang dengan pembagian minyak goreng gratis, dan janji akan dilakukan pada dua bulan lagi.

"Disebut politik uang karena tidak bisa dilepaskan dari aktivitas sebelumnya mengenai adanya ajakan untuk memilih," ujarnya.

Dalam UU No 7/2017, pasal 280 ayat (1)h dinyatakan bahwa pejabat Negara (menteri, dan sebagainya) yang sedang kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, dan pasal 281 ayat (1)a menyatakan dilarang menggunakan fasilitas jabatannya.

Sementara dalam pasal 280 ayat (1) dinyatakan larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Follow Berita Okezone di Google News

Oleh karena itu, LIMA Indonesia dan Kata Rakyat meminta kepada bawaslu agar segera memeriksa aktivitas Zulkilfli Hasan di Lampung terkait dengan dugaan adanya dua pelanggaran yang dimaksud.

Dua pelanggaran yang dimaksud bersifat sangat tercela, dan salah satunya yakni politik uang dalam pemilu termasuk dalam kategori pelanggaran serius dalam pemilu demokratis.

"Politik uang, bukan saja berakibat pidana, tapi sangat mungkin dapat mendiskualifikasi pelakunya dalam kesertaan tahapan pemilu dan kemenangan pemilu," ujarnya.

"Tentu kita layak khawatir, jika sama sekali tidak ada sikap Bawaslu, maka partai politik lain akan memaknai bahwa aktivitas seperti yang terjadi di Lampung bukanlah pelanggaran pemilu dan dengan sendirinya bukanlah kejahatan pemilu," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini