Share

Cegah Layanan Kesehatan Kolaps, Komisi IX Minta Nasib Nakes Honorer Diperjelas

Carlos Roy Fajarta, · Selasa 19 Juli 2022 08:46 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 19 337 2632013 cegah-layanan-kesehatan-kolaps-komisi-ix-minta-nasib-nakes-honorer-diperjelas-cbMb0qrlid.jpg Ilustrasi/ Foto: Quora

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan nasib ratusan ribu nakes honorer yang bekerja di instansi pemerintah menjadi tidak jelas.

Hal tersebut kata dia setelah PP No 49 Tahun 2018 yang dilanjutkan dengan SE KemenPAN-RB No B/185/M.SM.02.03/2022 seluruh honorer akan dihapus dari instansi pemerintah per 28 November 2023.

 BACA JUGA:Muncul Varian Covid-19 BA.2.75 Asal India, Masyarakat Diminta Jaga Prokes

"Sampai saat ini belum ada kejelasan status nakes honorer yang sudah bekerja puluhan tahun melayani kesehatan masyarakat. Jika tidak segera diatasi, maka akan banyak nakes yang di-PHK akibat adanya ketentuan tersebut," kata Netty, Selasa (19/7/2022).

Menurut Netty, alternatif lain dari PHK adalah mengangkat para honorer tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 BACA JUGA:Penjara di Ekuador Rusuh, Tiga Belas Narapidana Tewas

"Persoalannya, apakah Pemda siap mencover biaya belanja PPPK yang dibebankan pada anggaran daerah? Berdasarkan info yang saya dapatkan, rata-rata Pemda hanya sanggup mengalokasikan 10 persen saja untuk formasi Nakes PPPK," jelas Netty.

Jumlah tersebut tentu sangat kecil di bandingkan jumlah nakes honorer yang selama ini melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di lapangan, katanya.

Ia memberi contoh jumlah honorer nakes di Kabupaten Indramayu yang merupakan daerah pemilihannya ada sekitar 1.886 orang dan di Kabupaten Cirebon ada sekitar 1500-an orang. Pusat kata dia harus membuat kebijakan afirmasi guna mengatasi persoalan tersebut.

"Pemerintah pusat tidak bisa melempar tanggung jawab persoalan nakes honorer ke pemerintah daerah begitu saja. Harus ada kejelasan bagaimana cara Pemda membiayai pengangkatan PPPK. Jangan sampai nanti hanya jadi angin surga: Pemda menyetujui mengangkat sebagai PPPK ternyata tidak ada anggarannya," tutur Netty.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Netty meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama mencarikan solusinya. "Alternatifnya, apakah dengan menambah Dana Alokasi Umum (DAU) atau bahkan ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembiayaan PPPK," katanya.

Menurut Netty, jika tidak segera dicarikan solusinya maka penghentian nakes honorer akan berdampak pada kolapsnya pelayanan kesehatan masyarakat.

 BACA JUGA:Beasiswa G20 Recover Together, Recover Stronger Telah Dibuka, Bisa Kuliah di Australia

"Bisa dibayangkan nasib pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas-Puskesmas di daerah yang kolaps akibat PHK nakes honorer. Kalau ini terjadi maka indeks kesehatan kita akan anjlok, gangguan kesehatan meningkat, prioritas nasional ke-3; yaitu membangun SDM yang sehat, unggul, dan berkualitas makin absurd," ungkap Netty.

Penanganan stunting, katanya, juga akan makin sulit dan berat akibat berkurangnya tenaga pelayanan di puskesmas. Jika pengangguran meningkat, maka daya beli masyarakat akan menurun.

"Mereka tidak mampu membeli pangan bergizi untuk memenuhi kebutuhan keluarga," pungkas Netty.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini