Share

BNN dan Bareskrim Teken MoU Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Puteranegara Batubara, Okezone · Selasa 12 Juli 2022 23:16 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 12 337 2628492 bnn-dan-bareskrim-teken-mou-rehabilitasi-penyalahgunaan-narkoba-Gt5slJrvAF.jpg Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard. (Okezone/Puteranegara Batubara)

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Bareskrim Polri meneken nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait proses rehabilitasi penyalah guna narkoba.

Dalam MoU tersebut nantinya proses assesmen yang dilakukan tim terpadu akan dipersingkat masa waktunya sehingga menjadi lebih ringkas.

"Khususnya masalah rehabilitasi bagi penyalah guna, pengguna dan pecandu narkotika. Oleh Kabareskrim Polri dan Deputi Rehabilitasi BNN RI," kata Kepala BNN RI Komjen Petrus Reinhard Golose kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022).

Petrus menyebutkan, jumlah penyalah guna narkotika yang masuk ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) di kota-kota besar di atas 70 persen. Menurutnya, penyalah guna narkotika seharusnya diselamatkan melalui proses rehabilitasi. Hal itu menjadi perlu diprioritaskan jika dibanding masuk ke sistem kriminal.

"Jadi pada saat kita, kalau dia hanya sebagai pengguna terus kami tidak selamatkan maka dia akan masuk di dalam proses kriminalisasi sistem. Dan ini akan kita jaga, kita cegah ada yang disebut degnan tim asesmen terpadu," ujarnya.

Sementara Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Siregar menyatakan bahwa nota kesepakatan itu menyesuaikan kondisi terkini dalam proses penegakan hukum atas kasus penyalahgunaan narkotika.

Salah satunya, kata Krisno, waktu pelimpahan tersangka kasus penyalahguna narkotika oleh kepolisian ke tim asesmen terpadu (TAT) di BNN akan dipangkas.

"Penyidik maksimal tiga hari setelah penangkapan harus sudah menyerahkan seseorang tersangka atau penyalahguna. Kalau untuk dulu enam hari kerja," kata Krisno kesempatan yang sama.

Kemudian, Krisno menyatakan, proses tersebut akan dilanjutkan melalui rekomendasi yang diterbitkan oleh tim asesmen itu maksimal enam hari setelah penangkapan. Sehingga, proses untuk mengambil kesimpulan tersangka dapat direhabilitasi atau tidak menjadi lebih sempit.

"Tim TAT ini sudah memutuskan, mengeluarkan rekomendasi enam hari setelah penangkapan pada waktu yang lebih sempit. Polri bekerja keras untuk menentukan apakah dia direkomendasikan ke TAT atau mengikuti (proses hukum)," ujarnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini