Share

Prabu Revolusi: Perlu Adanya Regulasi Digital untuk Kedaulatan Negeri

Aan haryono, Koran SI · Jum'at 08 Juli 2022 22:27 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 08 337 2626382 prabu-revolusi-perlu-adanya-regulasi-digital-untuk-kedaulatan-negeri-YYc7CTiQBh.png Editor in Chief iNews TV dan MNC News Channel, Dr. Prabu Revolusi (foto: tangkapan layar)

JAKARTA - Percepatan teknologi yang diiringi disrupsi media akan berjalan semakin kencang. Diperlukan regulasi digital untuk menjaga kedaulatan di Indonesia. Langkah dalam pembuatan reglasi digital di beberapa negara sudah mulai dilakukan.

Editor in Chief iNews TV dan MNC News Channel, Dr. Prabunindya Revta Revolusi atau populer dengan nama Prabu Revolusi menuturkan, disrupsi media terjadi karena adanya kompleksitas transformasi media. Sehingga terganggunya ekosistensi organisasi media arus utama.

“Semua itu dikarenakan interplay kompleks teknologi digital,” kata Prabu dalam Guest Lecture LSPR Community of Communication, Jumat (8/7/2022).

 BACA JUGA:Berikut Kemudahan Berbisnis Menurut Pengurus Perindo di Era Teknologi Digital

Ia melanjutkan, media entropic sudah terjadi dengan cepat. Faktor disrupsi ke depan terjadi lewat rangkaian proses yang terus bermunculan. Mulai dari kemunculan masyarakat web 2.0 yang bergerak dengan adanya Instagram, Tweeter serta berbagai media sosial lainnya.

“Ke depan, ada web 3.0 dengan lahirnya blockchain. Ini akan terjadi dengan lebih cepat lagi,” ungkapnya.

 BACA JUGA:Wapres: Membeli Teknologi Saja Tidak Cukup, Masyarakat Harus Punya Digital Mindset

Prabu menambahkan, teknologi blockchain akan menggerus peran mediator dan agregator yang pada beberapa tahun terakhir cukup dominan peranannya. Namun, satu era baru akan tercipta dan mengerus keberadaan pihak tersebut.

“Virtual reality juga mengubah banyak realitas nyata hari ini,” sambungnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Saat ini, katanya, tantangan industri media adalah artificial intelligence (AI). Keberadaan AI membentuk berbagai segmen serta polarisasi masyarakat. Dalam situasi ini diperlukan kedaulatan digital yang tegas dan bisa mengatur dengan bijak.

“Pentingnya regulasi digital, pemerintah perlu hadir demi kedaulatan digital,” ungkapnya.

Saat ini, katanya, beberapa negara sudah mencoba membuat regulasi digital untuk menciptakan kedaulatan. Salah satu yang sudah berjalan berada di Uni Eropa, Australia dan Rusia sudah melakukan itu.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini