Share

Ketua PP GP Ansor Minta Kemenag Bekukan Izin Ponpes Shiddiqiyyah

Widya Michella, MNC Media · Kamis 07 Juli 2022 14:13 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 07 337 2625345 ketua-pp-gp-ansor-minta-kemenag-bekukan-izin-ponpes-shiddiqiyyah-j9oiaJn6ek.jpg Mas Bechi, pelaku pencabulan santriwati/ Foto: tangkapan layar media sosial

JAKARTA - Ketua PP GP Ansor, Luqman Hakim meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk segera membekukan izin pondok pesantren (ponpes) Shiddiqiyyah.

Pasalnya, anak Pengasuh Ponpes Shiddiqiyyah Ploso Jombang, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT), diduga melakukan kejahatan seksual terhadap santri-santri putri di pesantren orang tuanya itu.

 BACA JUGA:Berkelahi dengan 4 Orang, Pria Paruh Baya Tewas Tergeletak di Buleleng

"Meminta kepada Kementerian Agama agar melakukan evaluasi secara serius proses pendidikan yang berlangsung di Ponpes Shiddiqiyyah Ploso Jombang. Apabila terdapat praktek yang menyimpang, maka saya minta Kementerian Agama tidak ragu untuk membekukan izin pesantren ini," kata Luqman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (07/07/2022).

Kemudian, kepada Pimpinan Pesantren Shiddiqiyyah Ploso Jombang, Luqman meminta agar dapat bersikap kooperatif dan tidak menghalang-halangi upaya penegakan hukum serta dengan proaktif menyerahkan MSAT kepada Polres Jombang atau Polda Jawa Timur.

"Kepada MSAT, saya sarankan agar menyerahkan diri kepada polisi. Terus menerus melawan, apalagi dengan menjadikan institusi pesantren sebagai tameng perlindungan, hanya akan makin memperburuk situasi dan merugikan nama baik pesantren secara umum, bukan hanya pesantren Shiddiqiyyah Ploso Jombang," ujar dia.

 BACA JUGA:Hina Presiden dan Wapres Dipidana Maksimal 5 Tahun, Diadukan Langsung Secara Tertulis

Dia mengaku sedih dan menyayangkan pengerahan santri-santri untuk melindungi tersangka. Apalagi melibatkan santri yang masih di bawah umur, untuk menghadang petugas Polisi yang hendak menangkap MSAT.

"Melibatkan santri untuk menghalang-halangi penegakan hukum, merupakan praktek buruk yang dapat merusak mental dan keyakinan agama para santri pada masa mendatang. Tentu hal ini bertentangan dengan tujuan pendidikan di semua pesantren yang ingin melestarikan ajaran Islam dan mencetak calon-calon pemimpin Islam di masyarakat," kata dia.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Terakhir, pihaknya mendukung penuh upaya Polisi untuk menangkap MSAT secepatnya. Terutama dalam membantu proses penegakan hukum yang dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap setiap pelaku kejahatan, siapa pun dia.

 BACA JUGA:Kebut Audit Industri Kelapa Sawit, Luhut: Kalau Ada yang Kasih Pelicin Jangan Terima!

"Agar proses hukum dapat segera ditegakkan, sehingga kasus kejahatan seksual terhadap santri-santri putri yang diduga dilakukan MSAT dapat dituntaskan dengan adil," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini