Share

Update PMK Per 4 Juli 2022: 317.361 Sakit, 106.687 Sembuh, dan 2.005 Ekor Mati

Isty Maulidya, Okezone · Senin 04 Juli 2022 13:02 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 04 337 2623185 update-pmk-per-4-juli-2022-317-361-sakit-106-687-sembuh-dan-2-005-ekor-mati-fUHgscIAXN.jpg Kementan melaporkan perkembangan terkini PMK per 4 Juli 2022. (Ilustrasi/MNC Portal/Isty Maulidya)

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan ternak di Indonesia. Saat ini PMK menyebar ke 21 provinsi dan 231 kota/kabupaten.

Berdasarkan data situs siagapmk.id yang dilihat pada Senin, 4 Juli 2022 pukul 12.25 WIB, terdapat 317.361 kasus PMK. Kasus aktif sebanyak 205.193 ekor, sembuh 106.687 ekor, potong bersyarat 3.476 ekor, dan dinyatakan mati 2.005 ekor. Total hewan yang sudah divaksin 281.479 ekor.

Dalam data itu dijelaskan, Jawa Timur menduduki peringkat pertama kasus tertinggi PMK dengan jumlah 125.633. Berikutnya Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 49.879 kasus dan Jawa Tengah 34.341 kasus.

Sementara itu, untuk hewan ternak yang paling banyak terkena penyakit yakni sapi sebanyak 309.269 ekor, kerbau 5.662 ekor, dan kambing 1.399 ekor.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak melalui Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022.

Terdapat ada enam poin yang ditetapkan. Pertama, menetapkan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku. Kedua, penyelenggaraan penanganan darurat pada masa status keadaan tertentu darurat PMK.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Ketiga, penyelenggaraan penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilakukan dengan kemudahan akses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Keempat, kepala daerah dapat menetapkan status keadaan darurat PMK untuk percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku pada daerah masing-masing.

Kelima, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN, Dana Siap Pakai yang ada pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin keenam adalah keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini