Share

Beli Pertalite Pakai MyPertamina, Perindo: Buat Peraturan Berdasarkan Mesin Kendaraan

Nur Khabibi, MNC Portal · Kamis 30 Juni 2022 17:27 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 30 337 2621273 beli-pertalite-pakai-mypertamina-perindo-buat-peraturan-berdasarkan-mesin-kendaraan-TefPq1KzgP.jpg Juru bicara nasional DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng (foto: dok MNC Portal)

JAKARTA - Mulai 1 Juli 2022 masyarakat yang akan membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar subsidi diwajibkan melalui aplikasi MyPertamina. Tahap awal pemberlakuan kebijakan tersebut berlaku di 11 wilayah di lima provinsi.

Tak hanya itu, PT Pertamina Persero juga menerapkan kebijakan yang sama untuk pembelian gas LPG 3 Kg.

Juru Bicara Nasional Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Yusuf Lakaseng mengatakan, kebijakan tersebut lantaran subsidi BBM, Gas, dan listrik mengalami pembengkakan. Menurutnya, pembengkakan subsidi dari Rp125 triliun menjadi Rp502.4 triliun.

 BACA JUGA:Mulai 1 September! Beli Pertalite Wajib Pakai MyPertamina di Pulau Jawa

Yusuf menyebutkan, biasanya solusi yang diambil dengan menaikkan harga BBM, Listrik, dan LPG. Namun, guna menghindari gejolak politik, Pertamina mengambil langkah lain.

"Akibat naiknya harga energi ini telah membebabani APBN, biasanya solusinya menaikan harga BBM, Listrik dan LPG. Tapi Pemerintah tidak berani, karena itu kebijakan tidak populer. Dikhawatirkan menimbulkan protes bahkan bisa terjadi krisis politik karena menaikan harga BBM subsidi, Listrik, dan LPG Subsidi sekaligus akan menyebabkan harga barang lain naik, inflasi meningkat dan dampaknya tentu akan menggerus daya beli rakyat," kata Yusuf kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (30/6/2022).

 BACA JUGA:Pengguna Pertalite Wajib MyPertamina, 60% yang Beli Orang Kaya

Ia melanjutkan, dengan alasan di atas, lahirlah kebijakan pembelian dengan menggunakan MyPertamina.

Terkait kebijakan tersebut, Yusuf mengkhawatirkan subsidi malah tidak tepat sasaran. Menurut dia, dengan menggunakan aplikasi banyak masyarakat ekonomi kelas bawah yang belum cakap teknologi sehingga tidak mempunyai kesempatan mendapatkan subsidi yang dimaksud.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

Lebih lanjut ia menjelaskan, seharusnya kebijakan tersebut dibuat kategorisasi berdasarkan CC kendaraan. Dengan begitu, masyarakat kelas bawah akan tetap mendapatkan haknya akan subsidi dari Pemerintah.

"Mestinya solusinya jangan ribet, buat saja aturan, mobil yang CC-nya di atas 1500 CC tidak dibolehkan menggunakan BBM Pertalite," ucapnya.

"Sementara untuk mendapatkan pembiayaan alternatif guna menutup besaran subsidi maka harus dilakukan penghematan ketat, bila perlu gaji para pejabat di potong dulu dan proyek-proyek yang manfaatnya kurang mendesak di setop," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini