Share

Bocah Kecil Butuh Ganja untuk Medis, Komisi III DPR Revisi UU Narkotika

Carlos Roy Fajarta, · Kamis 30 Juni 2022 17:15 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 30 337 2621260 bocah-kecil-butuh-ganja-untuk-medis-komisi-iii-dpr-revisi-uu-narkotika-DXaiDoYC5u.jpg Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menyebutkan pihaknya tidak akan melibatkan Komisi IX DPR RI dalam revisi amandemen UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Kami Komisi III hari ini sedang melakukan revisi atau amandemen UU Narkotika. Kami juga membaca tentang seorang anak yang membutuhkan ganja," ujar Desmond, Kamis (30/6/2022) usai rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

 BACA JUGA:Santi Warastuti, Sosok Ibu yang Perjuangkan Ganja Dilegalkan untuk Medis Anaknya

Ia menuturkan, dalam pertemuan hari ini dengan ibu yang anaknya membutuhkan ganja medis dan ahli adalah menyerap aspirasi dari masyarakat (umum).

"Tentang kemungkinan kedepan UU Narkotika kita keluarkan penggolongan Ganja dari Golongan I menjadi Golongan II atau III agar bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dari aspek kesehatan," kata Desmond.

 BACA JUGA:Penggunaan Ganja untuk Medis Tunggu Keputusan BPOM

Tentunya terkait perumusan pasal-pasal ke depan adalah melakukan pembatasan-pembatasan yang sifatnya pengawasan.

"Tadi dalam rapat juga akan dibentuk tiga lembaga yaitu Menteri Kesehatan, BNN, dan Polri untuk melokalisir wilayah-wilayah untuk melakukan pengawasan tentang ganja agar tidak terlalu liat," terang Desmond.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

Ia menyebutkan, dari paparan profesor Mursi (akademisi) tadi sangat luar biasa dan pihaknya di DPR akan semakin memahami.

"Kami juga dikasih buku tentang ganja agar kami semakin memahami bagaimana merumuskan UU yang baru ke depan lebih representatif, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari aspek kesehatan," lanjutnya.

Ketika ditanya awak media mengapa tidak melibatkan Komisi IX DPR dalam pembahasan legalisasi ganja medis pihaknya menyebutkan hal tersebut tidak diperlukan karena bukanlah pansus (panitia khusus).

"Apa hubungannya dengan Komisi IX, inikan permasalahan UU, tidak melibatkan mereka. Inikan panja Komisi III, kita yang bikin UU nya tidak melihat aspek kesehatan nya. Tapi kami melibatkan nanti aspirasi dari Menteri Kesehatan dalam perundang-undangan," terang Desmond.

 BACA JUGA:Heboh Ganja Medis, MUI Beberkan dari Sisi Hukum Fikih

Apabila hal tersebut dianggap membantu masyarakat dengan kesehatan tentunya pihaknya akan melibatkan.

"Tapi kami tidak melibatkan, karena ini bukan pansus. Kami sudah jalan panja revisi UU Narkotika ini," tegas Desmond.

Perihal dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ahli dari Presiden masih kontra dengan legalisasi ganja medis, Desmond berpendapat hal tersebut karena mereka belum terlalu paham.

"Sekian juta yang penyakit nya sama seperti anak ibu ini harus diantisipasi kedepan. Karena kecenderungan tumbuh seperti paparan Profesor Mursi tadikan. Kalau itu tumbuh jadi anak kita saudara kita. Maka perlu kita pikiran untuk kepentingan anak bangsa," kata dia.

Desmond berjanji dirinya akan terus melakukan kajian perihal legalisasi ganja medis.

"Kita akan lakukan FGD melibatkan pakar kesehatan IDI macam-macam, mana zat yang harus dikeluarkan dan mana zat yang harus ditambah. Yang jelas ada zat kimia dan non kimia. Yang kimia sudah jelas dampaknya, yang non kimia seperti daun ganja ini harus ada kajian yang lebih moderat dan manfaatnya," tutup Desmond.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU perihal aspirasi masyarakat tentang legalisasi ganja untuk kepentingan medis pada Kamis (30/6/2022).

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini