Share

Usai RUU DOB Papua Disahkan, Ini Perintah Mendagri Buat Para Kepala Daerah di Papua Selatan

Felldy Utama, iNews · Kamis 30 Juni 2022 16:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 30 337 2621179 usai-ruu-dob-papua-disahkan-ini-perintah-mendagri-buat-para-kepala-daerah-di-papua-selatan-i3H4x40hiH.jpg Bupati Merauke Romanus Mbraka, Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan & Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo dan Bupati Asmat Elisa Kambu saat ditanyai awak media. (MNC Portal/Felldy Utama)

JAKARTA - Para Bupati di Provinsi Papua Selatan mendapatkan arahan langsung dari pemerintah melalui menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Arahan ini diberikan usai 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna hari ini.

 BACA JUGA:Tak Ada Konflik Merauke Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Selatan, Bupati: Sudah Sepakat Dari Awal

"Saran Pak Menteri tadi kepada kami bahwa after penetapan UU ini kemudian akan diselesaikan realisasi untuk segera bagaimana penyelengaraan pemerintahan ini jalan, pelayanan masyarakat jalan, pembangunan jalan," kata Bupati Merauke, Romanus Mbaraka di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Romanus menyampaikan bahwa dirinya selaku Bupati Merauke bersama Bupati Asmat, Bupati Mappi, dan Bupati Boven Digoel akan menggelar pembahasan bersama untuk segera menindaklanjuti saran dari Mendagri tersebut. Sehingga, pembentukan Provinsi Papua Selatan ini bisa segera secara nyata dirasakan oleh masyarakat.

Ia berharap, tujuan daripada pemekaran wilayah ini bisa membantu dalam hal kesejahteraan rakyat di Papua, khususnya Papua Selatan.

 BACA JUGA:Resmi! DPR Sahkan 3 RUU DOB Papua Jadi Undang-Undang

"Dengan tetap mengutamakan orang asli Papua untuk menjadi prioritas dalam segala hal, dalam segala perencanaan pembangunan baik dalam konteks Provinsi Papua Selatan, maupun dalam konteks Kabupaten dalam Provinsi Papua Selatan," ujarnya.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

Diberitakan sebelumnya, DPR secara resmi mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi UU, terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hal ini diputuskan dalam rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Kamis. (NAN)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini