Share

KPU Sebut Dampak DOB Papua dan IKN Munculkan Persoalan Pemilu 2024

Felldy Utama, iNews · Kamis 30 Juni 2022 06:21 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 30 337 2620745 kpu-sebut-dampak-dob-papua-dan-ikn-munculkan-persoalan-pemilu-2024-vXkq9FiSWQ.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut bahwa adanya daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menimbulkan konsekuensi terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Khusus untuk DOB di Papua, Hasyim berpandangan bahwa beberapa konsekuensi elektoral yang akan timbul misalnya seperti, penentuan daerah pemilihan (Dapil) akibat adanya pemekeran wilayah.

"Yang pertama, daerah pemilihannya semula katakanlah papua induk itu kan nanti begitu ada pemekaran kan areanya luasan dapilnya makin mengecil maka dengan begitu konsekuensinya jumlah penduduknya juga makin mengecil masing-masing daerah itu," kata Hasyim, Kamis (30/6/2022).

Penentuan Dapil ini berikutnya akan berdampak pada alokasi kursi DPR RI. Semula, kata dia, jumlah kursi yang telah ditentukan untuk wilayah Papua itu sebanyak 10 kursi untuk DPR RI. Begitu juga akan berpengaruh pada tingkat DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota hingga DPD RI.

Baca juga: 22 Parpol Daftarkan Akun Sipol ke KPU Hari Ini

Menurutnya, hal ini bukan saja berpengaruh pada kontestasi Pemilu 2024 saja, melainkan juga kontestasi Pilkada yang akan digelar di tahun yang sama.

"Pertanyaannya adalah kira-kira untuk pengisian itu mengikuti dalam pemilu besok atau nanti setelah pemilu 2024. Demikian juga kalau ada daerah baru sebagai sebuah daerah otonomi pasti ada Gubernur baru mau diisi kapan? pilkada 2024 atau kapan?," ujarnya.

Baca juga: Ini 16 Parpol yang Telah Daftarkan Sipol ke KPU

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

Tak hanya di DOB Papua saja, persoalan lain juga ada pada dampak pemindahan IKN. Terlebih, dalam UU IKN ditegaskan nahwa akan ada Pemilu baik Pilpres maupun Pileg.

"Dengan begitu konsekuensi elektoralnya pasti ada Dapil baru khusus IKN untuk DPR RI, begitu pula Dapil baru untuk DPD. Konsekuensinya ada dua terkait IKN, pertama Kalimantan Timur dan kedua Jakarta," tuturnya.

Menurut dia, akan ada perubahan Dapil-Dapil di wilayah Kalimantan Timur. Sehingga, perlu ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan undang-undang. ara.

"Nah instrumen-instrumen hukum untuk itu adalah undang-undang pemilu," katanya melanjutkan.

Konsekuensi kedua dari IKN adalah Jakarta. Hasyim mengatakan, jika nantinya IKN menjadi Ibu Kota, maka status kedaerahan Jakarta yang perlu ada kejelasan. Sebab, hal ini memiliki konsekuensi elektoral selama ini untuk pemilih di luar negeri.

"Kan masuk dalam Dapil Jakarta 2, meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Kalau nanti bukan ibukota lagi di luar negeri akan dihitung melalui Dapil mana?," ujar Hasyim

Berikutnya, pemilihan gubernur Jakarta. Rumus untuk menentukan siapa yang menang itu kan menggunakan suara terbanyak variannya mayoritas di atas 50%, kalau tidak mencapai itu dilakukan Pilkada putaran kedua.

Baca juga: KPU Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Selama 135 Hari

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini