Share

KPU dan Kemendagri Teken Kerja Sama Buka Akses NIK

Felldy Utama, iNews · Rabu 29 Juni 2022 18:51 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 29 337 2620609 kpu-dan-kemendagri-teken-kerja-sama-buka-akses-nik-Q0nRu68VL6.jpg Penandatanganan MoU KPU dan Kemendagri/ Foto: Felldy Utama

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil melakukan penandatanganan MoU bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal buka akses nomor induk kependudukan (NIK) dalam rangka kepentingan Pemilu 2024.

 BACA JUGA:5 Fakta Emak-Emak Viral Pencuri HP di Mal, Sudah Menjalankan Aksinya Dua Kali

Dalam sambutannya, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyebut pihaknya berkomitmen memberikan hak akses kepada KPU Pusat dan daerah untuk masuk ke data base Dukcapil.

“Kepada rekan-rean KPU pusat super user, 514 kabupaten kota semuanya bisa melihat data base dukcapil. Jadi kalau mau melihat seseorang terdaftar di mana ketik NIK-nya saja. Nah per hari kuotanya 200 ribu. Nanti kalau kurang tinggal minta saja, suratnya kemudian,” kata Zudan di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Menurut Zudan, hal ini penting dalam rangka mempercepat upaya untuk membangun demokrasi bangsa Indonesia. Sehingga, diharapkan, pemberian akses untuk kepentingan Pemilu 2024 ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air yang berawal dari data kependudukan sebagai bahan menyusun DPS dan DPT.

 BACA JUGA:Mahasiswa ITS Raih Prestasi di Dunia Sinematografi, Angkat Kekayaan Kuliner Blitar

Di kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama itu sebagai sebuah landasan hukum bagi KPU ke depannya.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

“Sebagai perwujudan amanah UU bahwa untuk pemutakhiran data pemilih itu sumbernya dua: data pemilih yang dikelola KPU dan data penduduk potensial memiliki yang dikelola oleh Kemendagri. Sehingga dengan begitu kita makin sinkron datanya,” tutur Hasyim.

 BACA JUGA:Dear Jamaah Haji Indonesia, Jangan Bawa Banyak Uang di Masjidil Haram

Lebih jauh, Hasyim berharap, penandatanganan MoU dan hak akses NIK menjadikan data yang ada di KPU semakin komprehensif valid dan makin mutakhir.

“Ini menjadi amanah UU juga pemutakhiran data pemilih yang dilakukan setahun dua kali itu juga makin progresif karena dukungan kemendagri dalam hal ini dirjen dukcapil,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini