Share

Ketua DPP Perindo Dorong Aktor Pengawas Intelijen Miliki Pengetahuan yang Memadai

Riezky Maulana, iNews · Rabu 29 Juni 2022 18:21 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 29 337 2620592 ketua-dpp-perindo-dorong-aktor-pengawas-intelijen-miliki-pengetahuan-yang-memadai-12h0kotOwh.jpg Ketua DPP Perindo Bidang Hankam dan Cyber Security Susaningtyas Nefo Handayani (Foto: MNC Portal)

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Cyber Security Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, mengatakan di berbagai kajian masih terdapat dugaan pengawasan terhadap intelijen sedikit. Selain itu, ada pula dugaan intelijen disinyalir dipolitisasi.

Kendati demikian, Nuning menilai masalah pengawasan memang terjadi pada setiap badan intelijen negara yang mengalami proses transisi demokrasi.

"Dalam berbagai media massa dan kajian terlihat masih ada dugaan minimnya pengawasan, pengawasan yang terfragmentasi, pengawasan yang cenderung politis dan normatif dan prosedural. Penting untuk dicatat bahwa dugaan itu ada pada setiap kepemimpinan intelijen dan masih dapat diperdebatkan," tutur Nuning dalam sebuah webinar BRIN, Rabu (29/6/2022).

Akan tetapi, kata dia, masalah pengawasan memang terjadi pada setiap badan intelijen negara yang mengalami proses transisi demokrasi.

Baca juga: Agen Mata-Mata MI5 Dituduh Gunakan Kewenangan untuk Meneror Pacar, Ancam Bunuh dan Serang dengan Parang

Dia menjelaskan, diperlukan peran serta dari beberapa pihak yang berfungsi mengawasi agar intelijen di Indonesia menjadi efektif. Menurutnya, di dalam dimensi sistem pengawasan terdapat 4 jenis aktivitas yang saling berkaitan, yakni identifikasi, deteksi, investigasi, dan evaluasi.

"Namun, 4 jenis aktivitas pengawasan ini perlu diadvokasi hingga dapat diatur landasan regulasi secara fundamental, baik dalam bentuk UU dan turunannya hingga dalam bentuk juklak atau juknis," ucapnya.

Baca juga: Mengintip Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Kepala Pengunjung Ditutup hingga Dilarang Bawa HP

Lebih jauh dikatakan, jika hal tidak diterapkan, maka sistem pengawasan berisiko hanya bersifat normatif dan mudah dieksploitasi dalam ruang ruang politis. Tak hanya itu, seharusnya tiap aktor pengawas memiliki pengetahuan atau informasi yang memadai terhadap peran fungsi intelijen.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

"Khususnya dinamika intelijen sebagai first line ot defence dalam menghadapi dinamika ancaman terkini yakni non konvensional, asimetris, dan irreguler, baik dari segi aktor, pola, dan strategi," ungkapnya.

Nuning mengatakan, di dalam konteks penguatan kapasitas institusi, perlu juga dipertimbangkan keterlibatan pihak non partisan yang berasal dari kalangan akademisi atau ahli untuk membantu para aktor pengawas. Menurut dia, perbantuan itu bisa bersifat regulee maupun ad hoc, yang dilakukan melalui proses seleksi terbuka ketat dan komprehensif.

"Untuk itu lerlu dilakukan penyediaan suatu mekanisme terukur yang memungkinkan aktor pengawas mendapat informasi yang memadai dalam melakukan pengawasan, tanpa menciderai prinsip kerahasiaan infomasi intelijen yang dapat berdampak pada gangguan keamanan nasional," tuturnya.

Baca juga: Ingin Jadi Intelijen Negara? Ini Tips dan Triknya Lulus Sekolah Telik Sandi

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini