Share

Pemerintah Tak Akan Hapus Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Felldy Utama, iNews · Rabu 29 Juni 2022 09:08 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 29 337 2620136 pemerintah-tak-akan-hapus-pasal-penghinaan-presiden-di-rkuhp-sTWoU4iRf7.jpg Wamenkumham Eddy Hiarej (MPI/Armydian Kurniawan)

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharief Hiariej, memastikan pemerintah tidak akan menghapus pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta lembaga dari rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP).

Pasal ini merupakan salah satu yang menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

"Tidak akan kita hapus, tidak akan," kata pria yang akrab disapa Eddy, dikutip Rabu (29/6/2022).

Dia tak mempermasalahkan jika banyak pihak yang memperdebatkan pasal ini. Oleh karena itu, Eddy meminta pihak yang menolak pasal ini untuk menggugatnya jika RKUHP nantinya sudah disahkan.

"Intinya kita begini ya. Tidak akan mungkin memuaskan semua pihak. Jadi, kalau tidak setuju ya pintu MK kan terbuka," ujarnya.

Soal anggapan pasal ini sebagai bentuk sikap pemerintah yang antiterhadap kritik, Eddy menilainya hal itu salah kaprah.

"Itu orang yang sesat berpikir. Dia tidak bisa membedakan antara kritik dan penghinaan," tuturnya.

"Yang dilarang itu penghinaan loh, bukan kritik. Dibaca enggak? Kalau mengkritik tidak boleh dipidana, kan ada di pasalnya. jadi apalagi? Jadi yang mengatakan penghinaan sama dengan kritik itu mereka yang sesat pikir, yang tidak membaca," katanya.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

(erh)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini