Share

50 Ribu Warga Harus Perbarui KTP Imbas Perubahan Nama Jalan Jakarta

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 28 Juni 2022 11:34 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 28 337 2619511 50-ribu-warga-harus-perbarui-ktp-imbas-perubahan-nama-jalan-jakarta-zj6vadwpMv.jpg Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif (Foto: MNC Portal)

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada sekitar 50.000 warga DKI Jakarta yang harus membarui kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dan kartu keluarga (KK).

Hal tersebut merespons kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengubah 22 nama jalan di Ibu Kota dengan nama tokoh-tokoh Betawi.

“Info dari DKI, untuk KTP-el ada sekitar 50.000-an (warga),” kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat dikonfirmasi, Selasa (28/6/2022).

Zudan mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menginventarisir data warga yang terdampak akibat nama jalan yang berubah tersebut. Dukcapil akan menjemput bola untuk melakukan perubahan data warga yang terdampak perubahan nama jalan tersebut..

"Masih menginventarisir terkait pendataan. Insyaallah Rabu akan kami mulai jemput," katanya.

Baca juga: Polda Metro: Perubahan Nama Jalan di STNK Dilakukan saat Bayar Pajak Lima Tahunan

Zudan mengatakan bahwa pelayanan jemput bola akan dilaksanakan selama dua pekan. Ia memastikan bahwa tidak akan dipungut biaya alias gratis.

"Gratis untuk perubahan dokumen penduduk," ungkapnya.

Baca juga: Anies Bilang Pergantian Nama Dokumen Imbas Nama Jalan Baru Tak Usah Buru-Buru

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

Diberitakan sebelumnya, Zudan mengatakan bahwa warga yang tinggal di alamat yang diganti harus memperbarui data kependudukannya. Sebab, berubahnya data wilayah berimplikasi dengan perubahan data administrasi kependudukan.

"Ini semua memiliki implikasi, hulunya adalah administrasi wilayah, sehingga perubahan data wilayah akan berakibat perubahan data administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Contoh seperti di DKI Jakarta, kalau ada perubahan nama jalan, KK kita buat yang baru, KTP dibuat yang baru, kartu identitas anak dibuat yang baru," kata Zudan dalam keterangannya, Sabtu 25 Juni 2022.

Baca juga: BPN DKI Jakarta: Pergantian Nama Jalan di Sertifikat Tanah Tak Dikenakan Biaya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini