Share

Partai Perindo Paparkan Format Koalisi Capres 2024 Usai Reshuffle

Nur Khabibi, MNC Portal · Jum'at 24 Juni 2022 17:03 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 24 337 2617699 partai-perindo-paparkan-format-koalisi-capres-2024-usai-reshuffle-gjMkbVTy7L.jpg Jubir Perindo Abdul Khaliq Ahmad/ Foto: MNC Portal

JAKARTA- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali menggelar webinar, bertajuk, "Pasca Reshuffle Kabinet, Bagaimana Format Koalisi untuk Capres 2024?".

Juru Bicara Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, dirinya mempunyai lima tesis terkait format koalisi Pilpres pada 2024 setelah reshuffle.

(Baca juga: Dibagikan Nasi Kotak di Jumat Berkah, Warga Jambi: Semoga Perindo Makin Maju)

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan ini juga mempunyai lima tesis atau pernyataan yang didukung argumen yang logis terkait pemetaan koalisi.

β€œYang pertama, koalisi atau kerja sama untuk pengususungan capres-cawapres itu sebuah keniscayaan,” kata Khaliq saat webinar Pasca Reshuffle Kabinet, Bagaimana Format Koalisi untuk Capres 2024?, Jumat (24/6/2022).

Hal ini kata dia mengacu kepada kontitusi yang berlaku, untuk bisa mengusung atau mengusulkan pasangan capres-cawapres itu harus diusulkan partai politik (parpol) atau gabungan parpol.

"Kalau dilihat konteks yang sekarang, yang bisa mengajukan secara tunggal itu baru PDIP karena perolehan suaranya cukup signifikan 22 persen," ucapnya.

Kemudian yang kedua, koalisi atau kerjasama di Indonesia kaitannya dengan capres-cawapres itu sangat dinamis, selanjutnya yang ketiga, koalisi parpol di Indonesia lebih banyak dibangun atas dasar kepentingan pragmatis dibanding dibangun atas dasar kesamaan platform perjuangan.

"Jadi ini suatu realitas politik yang kita rasakan pada hari ini sepanjang pencapresan yang ada di Indonesia," ujarnya.

Keempat, koalisi ideal bisa dibangun atas dasar kesamaan platform dan kekuatan politik di parlemennya juga sama-sama unggul. Dengan demikian, menurutnya maka ini akan menjadi suatu koalisi yang ideal.

Terakhir, koalisi dapat dibangun dan akan menjadi koalisi yang stabil apabila kekuatan politik di parlemen bisa mencapai 55-65 persen penguasaan kursi di DPR, dengan begitu maka kerjasama legislatif dan eksekutif bisa berjalan secara serasi.

"Meskipun dinamika politik yang terjadi di parlemen tetap harus menjadi sesuatu yang diberikan ruang karena memberikan ruang kepada perbedaan pandangan dan pendapat itu adalah sesuatu yang merupakan keniscayaan dalam demokrasi," pungkasnya.

Selain juru bicara (Jubir) Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad hadir pula Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia; dan Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini