Share

Jutaan Konten Negatif Diblokir, Pemerintah Dukung Polri Tindak Penyalahgunaan Internet

Fahmi Firdaus , Okezone · Jum'at 24 Juni 2022 12:08 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 24 337 2617442 jutaan-konten-negatif-diblokir-pemerintah-dukung-polri-tindak-penyalahgunaan-internet-JBzWbVYjt8.jpg Pemerintah dukung Polri tindak penyalagunaan internet

JAKARTA - Polri mengungkap adanya peluang baik di balik 204,7 juta warga Indonesia yang saat ini menjadi pengguna internet.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetio, mengatakan, saat ini Indonesia memasuki interactive communication era.

(Baca juga: Ketagihan Main Judi Online, 2 Pemuda Curi HP Gadis di Kebon Jeruk)

Oleh karena itu, jika era ini dapat dikelola dengan baik maka akan terbangun opini publik yang kaya, termasuk di dalamnya tersalurkannya berbagai agenda pemerintah yang berkelanjutan dengan pembangunan berbagai aspek.

"Jika demikian maka dapat dikatakan transformasi yang dibangun mendorong efektivitas komunikasi publik pemerintah," kata Dedi dalam sambutannya pada FGD "Transformasi Informasi Dalam Menunjang Efektivitas Komunikasi Publik Pemerintah, dilansir Antara, Jumat (24/6/2022).

Menurut Dedi, eksistensi kehumasan secara konsisten didorong untuk mengambil peran yang maksimal.

Sementara itu, Deputi V KSP Jaleswary Pramodhawardani menambahkan, penyampaian informasi dan komunikasi publik sangat penting dalam pembangunan demokrasi.

(Baca juga: Duh! 1,1 Juta Konten Pornografi Ditemukan di Dunia Maya)

Saat ini kata dia, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan perbaikan, sehingga menjadi bukti membaiknya strategi informasi dan komunikasi publik pemerintah.

Pemerintah, lanjut Jaleswary, berkepentingan menyampaikan informasi dan komunikasi publik yang lebih transparan. "Kami melakukan agenda setting agar tidak terjadi mis komunikasi publik terhadap agenda pembangunan bangsa," ujarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah menghindari penyampaian agenda setting yang monolitik, tidak mendengar aspirasi publik.

Menurutnya, strategi komunikasi KSP adalah melakukan identifikasi isu mencegah noise, dan menyusun narasi tunggal.

Di tempat yang sama, Staf Khusus Menkominfo Dedy Permadi mengemukakan adanya tantangan informasi disorder era digital saat ini, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

"Ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama jajaran humas pemerintah," ungkap Dedy.

Pemerintah kata dia telah melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan informasi melalui internet. Ada total 1.674.005 konten negatif sejak tahun 2018 telah diblokir sampai 28 Mei 2022.

Sementara total konten pornografi yang telah diblokir mencapai 1.138.012, perjudian 505.581, dan penipuan daring 15.674 konten.

"Pemerintah mendukung tindakan hukum yang diambil Polri terkait penyimpangan penggunaan internet," tegas Dedy.

Kabag Pemanalis Biro Mulmed Divisi Humas Polri Kombes Trunoyudo Wisnu Andhiko, menambahkan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa dihindari. Mau tidak mau kita harus melakukan transformasi digital tanpa mengganggu kedaulatan negara.

Polri, lanjut Truno, telah melaku transformasi pelayanan publik dan informasi, serta komunikasi publik. Kinerja ini telah diapresiasi publik dengan membaiknya penilaian dari berbagai hasil survei. "Polri membuka diri terhadap penilaian dan kritik apapun dari masyarakat," tutup Truno.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini