Share

Wamenkumham : Jutaan Orang Dipidana dengan KUHP yang Tidak Pasti

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 23 Juni 2022 11:37 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 23 337 2616665 wamenkumham-jutaan-orang-dipidana-dengan-kuhp-yang-tidak-pasti-J8h40NpRkA.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau yang karib disapa Prof Eddy Hiariej mendesak agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera disahkan. Sebab, menurut Prof Eddy, KUHP yang ada saat ini merupakan warisan kolonial Belanda.

"Kalau pertanyaannya apakah kita harus segera mensahkan KUHP? Jawaban saya, iya!", ungkap Prof Eddy dalam diskusi terkait RUU KUHP yang disiarkan langsung di akun YouTube Pusdatin Kumham, Kamis (23/6/2022).

Prof Eddy berpandangan bahwa KUHP yang ada saat ini multitafsir atau banyak perbedaan prinsip di dalamnya. Atas dasar itu, kata Prof Eddy, terdapat jutaan orang dipidana karena KUHP yang tidak pasti. Adapun, perbedaan terjemahan dalam KUHP ada dua versi yakni, dari sisi R. Soesilo dan Moeljatno.

"Saya bisa menunjukkan pasal yang diterjemahkan berbeda. Artinya apa, dengan secara tegas saya mau mengatakan, bapak ibu bisa bayangkan, jutaan orang dipidana dengan KUHP yang tidak pasti, dan perbedaan-perbedaan prinsip itu tidak hanya dalam rumusan delik, tetapi di dalam sanksi pidana, itu perbedaannya sangat tajam," ungkapnya.

Lebih lanjut, Eddy mencontohkan sejumlah perbedaan dalam KUHP versi Soesilo dan Moeljatno. Salah satunya, termuat dalam Pasal 110 KUHP tentang pemufakatan jahat. Dalam versi Soesilo, kata Eddy, ancaman hukuman Pasal 110 KUHP adalah 6 tahun penjara. Sementara Moeljatno menyatakan, dipidana sama dengan kejahatan itu dilakukan, berarti pidana mati.

"Itu gradasi yang luar biasa. Cuma kadang-kadang para lawyer tak pernah membaca naskah asli Wetboek van Strafrecht, saya punya terbitan 1915. Jadi enggak ngerti, apa itu akan terus menerus mengadili orang dengan kitab undang-undang yang tidak pasti," terangnya.

Eddy mengatakan, perbedaan terjemahan antara Soesilo dan Moeljatno tersebut merupakan salah satu faktor pemerintah untuk berupaya menyusun KUHP. Namun, selama hampir 64 tahun sejak 1958, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

"Tetapi, saya selalu menghibur diri bahwa Belanda yang hanya sebesar Jawa Barat dengan homogen masyarakat itu membutuhkan waktu 70 tahun. Tetapi dengan kita yang multi-etnis, multi-religi, multi-kultur tentunya memang membutuhkan pembahasan panjang dan saya kira itu tidak menjadi persoalan," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini