Share

Ungkap 4 Proyek Mangkrak di Kaltim, KPK Sebut Berpotensi Rugikan Negara

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 23 Juni 2022 03:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 22 337 2616458 ungkap-4-proyek-mangkrak-di-kaltim-kpk-sebut-berpotensi-rugikan-negara-vb54V5MUEl.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV mengungkap temuan empat proyek infrastruktur mangkrak di Kalimantan Timur (Kaltim). Di mana, proyek mangkrak tersebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Temuan proyek mangkrak tersebut dibeberkan Direktorat Korsup Wilayah IV KPK saat rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi sektor infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat, hari ini. KPK berharap temuan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat guna kesejahteraan masyarakat.

"KPK mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat. Namun, KPK mendapati sejumlah proyek dan aset mangkrak serta tidak dimanfaatkan," kata Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding melalui pesan singkatnya, Rabu (22/6/2022).

Dibeberkan Ipi, empat proyek mangkrak tersebut yakni terkait pembangunan Jalan Bung Karno di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Di mana, pembangunan Jalan Bung Karno yang memiliki panjang 12 kilometer tersebut merupakan proyek multiyears.

Baca juga: Kasus Suap Jual Beli Jabatan, Eks Walkot Tanjung Balai Dijebloskan ke Rutan Medan

Berdasarkan hasil penelusuran KPK, Jalan Bung Karno membelah bukit Mencelew dan memiliki peran penting sebagai jalur terdekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. Ditambahkan Ipi, proyek itu mulai dikerjakan sejak 2012 dan belum rampung hingga saat ini.

"Dari data yang KPK terima, proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya Rp582 miliar," kata Ipi menambahkan.

Baca juga: KPK Selidiki Kasus Suap Ade Yasin Lewat Staf PUPR Kabupaten Bogor

Kemudian, KPK juga menemukan proyek mangkrak berupa pembangunan Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Di mana, proyek ini dikerjakan multiyears dan menghabiskan anggaran sekira Rp58,5 miliar.

"Proyek ini dikerjakan pada 2009 - 2011 dan dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012 - 2015 dan telah menghabiskan anggaran sekitar Rp58,5 Miliar. Namun, sampai dengan tahun 2022 proyek tersebut belum selesai," terangnya.

Proyek mangkrak ketiga, lanjut Ipi, terkait pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ). Hasil penelusuran KPK, proyek jembatan sepanjang 1.040 meter itu dibangun untuk memangkas jarak tempuh 100 kilometer dari arah Samarinda - Kutai Barat dan sebaliknya. Anggaran proyek tersebut senilai Rp300 miliar.

"Proyek mulai dikerjakan sejak 2012 dan telah menyerap anggaran lebih dari Rp300 miliar. Dan, saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan," kata Ipi.

Terakhir, proyek pembangunan Gedung Christian Centre atau Kristen Center di Desa Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Ipi membeberkan bahwa proyek yang dibangun sejak 2012 ini telah menelan anggaran Rp50,7 miliar. "Tapi, saat ini Kristen Center tidak dimanfaatkan," tambahnya.

Baca juga: Suap Izin Apartemen Royal Kedhaton, KPK Periksa Pejabat Pemkot Yogyakarta

Tidak hanya di Kutai Barat, KPK juga menemukan aset Pemerintah Daerah (Pemda) yang dikelola oleh pihak ketiga di Kutai Kartanegara. Aset tersebut berupa tanah Pemkab Kutai Kertanegara seluas 27 hektar yang diperuntukkan bagi perluasan RSUD Aji Muhammad Pariksit.

KPK memandang pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) sebagai salah satu upaya penting pencegahan tindak pidana korupsi. Ditegaskan Ipi, BMD sebagai aset daerah merupakan kekayaan negara, sehingga perlu dikelola secara baik.

"Aset-aset milik pemda harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus memberikan pemasukan bagi kas daerah," papar Ipi.

"Pengelolaan aset daerah yang baik juga akan menghindarkan terjadinya potensi kerugian keuangan negara atau daerah yang disebabkan karena aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak atau dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, sehingga hilang potensi pendapatan bagi daerah," sambungnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini