Share

Jokowi Kocok Ulang Kabinet, Ini Analisis Politikus Perindo Tama S Langkun

Dimas Choirul, MNC Media · Sabtu 18 Juni 2022 13:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 18 337 2613839 jokowi-kocok-ulang-kabinet-ini-analisis-politikus-perindo-tama-s-langkun-SfdDSk2OaL.jpg Tangkapan layar media sosial Youtube Sekretariat Presiden

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu melakukan reshuffle kepada dua orang pembantunya di kabinet, pada Rabu 15 Juni 2022.

(Baca juga: Reshuffle Kabinet, Perindo: Wajar Jokowi Evaluasi Kinerja Menterinya)

Keduanya adalah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dia digantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang (ART) Sofyan Djalil digantikan mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Tama S Langkun mengatakan, pertimbangan tersebut bisa jadi dilihat dari berbagai faktor seperti kinerja kabinet dan konteks politik.

"Semuanya (faktor kinerja dan politik) ada di sana. Artinya suatu hal yang wajar," kata Tama dalam diskusi MNC Trijaya FM bertajuk 'Polemik Dramaturgi Reshuffle' secara daring, Sabtu (18/6/2022).

Pertama, terkait kinerja kabinet. Banyaknya problem yang belakangan terjadi di lingkungan kementerian, seperti kasus korupsi dan tidak sanggupnya pengendalian harga bahan pokok, membuat Presiden harus segera melakukan reshuffle.

"Pertama itu diletakkan sebagai hak prerogatif presiden, kemudian dia bisa mengganti pembantu-pembantunya karena kalau pembantunya (kinerja) jelek pun juga pasti yang ketampar ya pimpinannya," tuturnya.

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

Selanjutnya, dalam konteks politik, Tama mengatakan pertimbangan tersebut sangat wajar dan perlu dilakukan Presiden dalam menata ulang formasi kabinet. Karena menurutnya, ketika koalisi bekerja dengan eksekutif, koalisi tersebut harus mengawal pemerintahan hingga selesai.

"Jangan sampai kemudian di tengah jalan ini sudah ada yang ke sana kemari yang kemudian nggak fokus kerjaan itu kemudian mengganggu stabilitas kerja dari pemerintah, jadi meskipun itu urusan politik tapi saya percaya ada base line kinerja yang diukur disana," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini