Share

Kapolda Metro Jaya Fadil Imran Soal Khilafatul Muslimin: Akan Ditindak Jika Melanggar

Erfan Maaruf, iNews · Senin 13 Juni 2022 14:45 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 13 337 2610650 kapolda-metro-jaya-fadil-imran-soal-khilafatul-muslimin-akan-ditindak-jika-melanggar-qLXD67hHbb.jpg Ilustrasi Kapolda Metro Jaya/ Foto: Jonathan Simanjuntak

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan akan menindak organisasi Khilafatul Muslimin yang diduga melakukan pelanggaran. Tidak hanya pada organisasi Khilafatul Muslimin pihaknya juga akan menindak organsiasi lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum organisasi Khilafatul Muslimin. Organisasi itu disebut berupaya mengganti ideologi Pancasila menjadi khilafah.

Fadil menyebut semua Ormas yang terbukti melakukan pelanggaran akan dilakukan penindakan hukum tanpa adanya pandang bulu.

"Terkait penyidikan Khilafah Muslimin apapun namanya semua Ormas yang melakukan pelanggaran hukum Polda Metro Jaya konsisten untuk melakukan penegakan hukum," kata Fadil di Polda Metro Jaya, Senin (13/6/2022).

Hingga saat ini, penyidik telah menangkap lima orang yang diduga merupakan pentolan di organisasi tersebut. Selain pemimpinnya Abdul Qadir Hasan Baraja penyidik menangkap empat orang lainnya yakni berinisial AA, IN, F, dan SW.

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

Selain itu polisi menemukan sejumlah barang bukti di antaranya uang Rp2,3 miliar, ribuan nomor induk warga yang digunakan sebagai identitas sebagai pengganti NIK di KTP. Polisi juga mendapati sejumlah atribut Ormas, buku-buku, buletin, poster, hingga komputer yang menyimpan dokumen dari Khilafatul Muslimin.

Adapun pasal yang disangkakan yakni dengan Pasal 59 Ayat 4 Huruf C Jo Pasal 82A Ayat 2 UU Ri Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dan atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan atau Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini