Share

KKB Papua Terima Amunisi dari Aparat, DPR Desak TNI-Polri Bentuk Tim Khusus

Kiswondari, Sindonews · Jum'at 10 Juni 2022 16:33 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 10 337 2609373 kkb-papua-terima-amunisi-dari-aparat-dpr-desak-tni-polri-bentuk-tim-khusus-ZUfqWBZM8o.jpg Ilustrasi/ Foto: Okezone

JAKARTA - Komisi III DPR khawatir atas temuan Polda Papua bahwa pemasok amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) diduga adalah seorang aparat yang tidak disebutkan institusinya. Temuan ini merupakan pengembangan lanjutan atas kasus pembacokan yang dilakukan pelaku berinisial FS di Intan Jaya, Papua.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa keberadaan KKB adalah ancaman bagi NKRI, karenanya ia tidak habis pikir jika ada aparat yang justru memasok senjata pada mereka.

β€œIni sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak? Seorang aparat menjadi jembatan dengan kelompok kriminal bersenjata yang justru membahayakan NKRI. Karenanya saya meminta pada lembaga terkait, baik TNI maupun Polri untuk memberi perhatian khusus, karena para aparat ini kan memang punya wewenang untuk memiliki senjata. Namun bila diselewengkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi tentu dapat sangat membahayakan,” kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (10/6/2022).

Politikus Partai Nasdem ini mendesak agar penegak hukum dapat menindak tegas pelaku dan mengganjarnya dengan hukuman yang berat.

"Ini harus ditindak tegas, aparat yang bersangkutan harus diberi hukuman berat. Dan ini juga bukan pertama kalinya seorang aparat menjadi pemasok amunisi kepada KKB," ujarnya.

Baca Juga: Tidak Hanya Berantas Pencurian Ikan, Ini Bukti Nyata Ketegasan KKP

Selain itu, Sahroni juga meminta agar Kepolisian membentuk tim khusus untuk mengusut seluruh pemasok amunisi kepada KKB di Papua. Hal ini demi menghindari terulangnya hal yang sama di kemudian hari.

"Karenanya, menurut saya Kepolisian mungkin bisa bersama-sama dengan TNI membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas jaringan pemasok amunisi ataupun senjata kepada KKB. Selain itu juga sebaiknya diperketat pula aturan terkait kepemilikan maupun izin bersenjata par aparat khususnya di wilayah-wilayah tertentu," pungkas Sahroni.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini