Share

Viral Menag Yaqut dimarahi Anggota DPR, Stafsus: Framing Jahat!

Widya Michella, MNC Media · Kamis 09 Juni 2022 16:24 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 09 337 2608681 viral-menag-yaqut-dimarahi-anggota-dpr-karena-sunat-dana-bos-stafsus-framing-jahat-b66rLnvwMI.jpg Menag Yaqut/ Humas Kemenag

JAKARTA- Viral sebuah video beredar di media sosial dimana Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dimarahi oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto dalam sebuah forum Rapat Kerja (Raker) DPR. Pada video itu, terlihat Yandri berbicara mengenai adanya dugaan pemotongan dana BOS.

 (Baca juga: Sambangi Vatikan, Menag Yaqut Undang Paus Fransiskus ke Indonesia)

Video yang berdurasi dua menit 27 detik itu juga memperlihatkan seakan Yandri Susanto tengah berbicara dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Bahkan pada video bagian atas turut diberikan tulisan “Ditubuh Kemenag rupanya belum siap Bartobat” dan tulisan “Hasil temuan KPK bikin geger publik dengan korupsi Rp2,5T” pada bagian bawah.

“Itu video olahan, terjadi bukan pada era Gus Menteri Yaqut Cholil Qoumas,”ujar Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz, di Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Pria yang akrab disapa Gus Alex ini mengatakan video tersebut adalah salah satu penggalan pernyataan Yandri dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kemenag yang berlangsung pada 8 September 2020 lalu. Saat itu, Raker melakukan pembahasan tentang RKA K/L Tahun Anggaran 2021 dan Solusi Isu-isu Aktual.

“Video tersebut oleh orang yang tidak bertanggung jawab diolah sedemikian rupa, disandingkan dengan dokumen foto/video saat GusMen rapat kerja dengan Komisi VIII pada waktu dan tema yang berbeda. Caption yang tertulis dalam video tersebut berbeda juga,”ujar Gus Alex.

“Padahal, Gus Yaqut baru dilantik sebagai Menteri Agama oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2020. Ini jelas framing jahat,”kata dia.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

Lebih lanjut Ketua PBNU ini mengatakan Menag Yaqut justru terus melakukan pembenahan di Kementerian Agama. Hal ini dibuktikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2022.

Gus Men dengan tegas mengatakan tidak ada toleransi atau zero tolerance kepada jajaran Kemenag atas penyimpangan dan pemotongan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren.

“Gus Men bahkan mendorong agar kasus-kasus yang terjadi di masa lalu bisa segera diselesaikan secara hukum. Bahkan, Gus Men sendiri siap melaporkan jika ada jajaran Kemenag yang melakukan penyimpangan, pungutan atau pelanggaran terkait BOP,” tutup dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini