Share

8 Bidang Tanah Diduga Hasil Korupsi Bupati Nonaktif Probolinggo Disita KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 09 Juni 2022 13:32 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 09 337 2608513 8-bidang-tanah-diduga-hasil-korupsi-bupati-nonaktif-probolinggo-disita-kpk-PaT0zNhGi6.jpg KPK sita delapan bidang tanah diduga hasil korupsi Bupati Probolinggo Puput (Foto : KPK)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebanyak delapan bidang tanah di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebanyak delapan bidang tanah tersebut diduga hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS).

"Tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan 8 bidang tanah sekaligus pemasangan plang sita pada beberapa lokasi yang diduga aset milik tersangka PTS dkk," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (9/6/2022).

Ali merincikan, delapan bidang tanah yang disita tersebut yakni, sebidang tanah kavling yang berada di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Probolinggo; satu unit rumah di Desa Sumber Lele, Kecamatan Kraksaan, Probolinggo; sebidang tanah di Desa Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Probolinggo.

Kemudian, sebidang tanah di Desa Klampokan, Kecamatan Besuk; sebidang tanah di Desa Klampokan, Kecamatan Besuk; sebidang tanah di Desa Kedungcaluk, Kecamatan Krejengan; sebidang tanah di Desa Kedungcaluk, Kecamatan Krejengan; serta sebidang tanah di Desa Kedungcaluk, Kecamatan Krejengan.

"Tujuan pemasangan plang sita antara lain untuk menjaga status aset tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu," beber Ali.

KPK meyakini delapan bidang tanah tersebut merupakan hasil korupsi Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. KPK berharap delapan bidang tanah tersebut nantinya bisa dirampas untuk negara sesuai dengan putusan pengadilan.

"Dilakukannya penyitaan diharapkan pada saat tahap penuntutan hingga dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, aset-aset tersebut dapat dirampas untuk negara sehingga optimalisasi aset recovery dapat terwujud," pungkasnya.

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka. Kali ini, pasangan suami-istri (pasutri) itu ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan tersangka gratifikasi serta TPPU terhadap Puput dan Hasan merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan Puput dan Hasan yang merupakan mantan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo.

KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Adapun, 20 orang tersangka lainnya itu yakni, Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen.

Kemudian, Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Kasus suap jual beli jabatan kepala desa tersebut sudah masuk proses persidangan. Bahkan, sejumlah pihak yang terlibat sudah diputus bersalah. Saat ini, KPK masih menyidik dugaan penerimaan gratifikasi serta TPPU Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini