Share

Pencucian Uang Mantan Bupati Banjarnegara, KPK Periksa Saksi di Purwokerto hingga Semarang

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 08 Juni 2022 11:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 08 337 2607669 pencucian-uang-mantan-bupati-banjarnegara-kpk-periksa-saksi-di-purwokerto-hingga-semarang-tDuGrzwAGk.jpg KPK memeriksa sejumlah saksi terkait kasus pencucian uang mantan Bupati Banjarnegara. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melengkapi berkas penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS). Hal itu terungkap dari pemanggilan para saksi di Purwokerto dan Semarang, hari ini.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 saksi dari pihak swasta untuk mengusut dugaan pencucian uang Budhi Sarwono di Mako Brimob Purwokerto, hari ini. Kelima saksi tersebut adalah Stephanie Yuliana; Budhi Irawan; Akhmad Riyanto; Herman Hutanto; serta Endang Sujatmiasih.

"Hari ini (8/6) pemeriksaan saksi TPPU di Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 dengan tersangka BS. Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Purwokerto," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (8/6/2022).

KPK juga memanggil 4 saksi di daerah Semarang, hari ini. Keempat saksi tersebut adalah Sekretaris Kecamatan Kalibening, Cion Pramundita; Pejabat Fungsional Pengadaan dan Anggota Pokja di UKPBJ, Agus Saptono.

Kemudian, dua Staf Marketing Dutahino Semarang, Arif Wahyu Barokah dan Triana Agung Wibawa. Mereka dipanggil KPK untuk proses penyidikan dugaan pencucian uang Budhi Sarwono.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kejati Jateng, Jalan Pahlawan No 14, Kota Semarang, Jawa Tengah," kata Ali.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono sebagai tersangka. Kali ini, Budhi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU), setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Budhi Sarwono diduga telah menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dugaan korupsi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Banjarnegara ke sejumlah aset. Budhi diduga sengaja menyamarkan uang hasil korupsinya ke sejumlah aset agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan Budhi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018, dan sejumlah penerimaan gratifikasi. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan orang kepercayaannya, Kedy Afandi (KA).

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

Dalam perkara korupsinya, Budhi diduga memerintahkan Kedy untuk mengatur proyek pekerjaan infrastruktur di Banjarnegara. Budhi juga diduga mengarahkan Kedy untuk menetapkan adanya komitmen fee terhadap para pengusaha yang ingin menggarap proyek infrastruktur di Banjarnegara.

Tak hanya itu, Budhi diduga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur. Di antaranya, membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Salah satu perusahaan milik keluarga Budhi yang ikut dalam proyek infrastruktur di Banjarnegara yakni PT Bumi Redjo. Budhi diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini