Share

Pemerintah Akan Bentuk Tim Tangani Kasus Mafia Tanah yang Sudah Vonis

Carlos Roy Fajarta, · Kamis 02 Juni 2022 14:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 02 337 2604289 pemerintah-akan-bentuk-tim-tangani-kasus-mafia-tanah-yang-sudah-vonis-UOlZ09cDRQ.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok/Carlos Roy Fajarta)

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD akan membentuk untuk menangani kasus mafia tanah yang sudah vonis. Tim yang dibentuk lintas kementerian.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas Lintas Kementerian dan Lembaga terkait Pembentukan Tim Analisis untuk kasus-kasus pertanahan yang bermasalah secara hukum di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Kamis (2/6/2022).

"Untuk menyelesaikan banyaknya kasus-kasus hukum terkait pertanahan, pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melakukan asessmen, termasuk membentuk tim lintas kementerian untuk melakukan penilaian dan penyelesaian atas kasus-kasus tanah," ujar Mahfud MD.

BACA JUGA:Mahfud MD Bilang Jokowi Ingin Mafia Tanah Ditindak Tegas 

Pertemuan ini, kata dia, akan membahas vonis-vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap di bidang pertanahan, yang harus dieksekusi oleh negara, di mana negara harus membayar.

“Masalah tanah meliputi masalah hukum yang rumit, ada persoalan administrasi, ada persoalan mafia tanah, persoalan tumpang tindih putusan, dan lainnya. Maka, pemerintah memutuskan semua hal ini akan diselesaikan sebagai kewajiban negara,” ujar Mahfud MD.

BACA JUGA:Kasus Mafia Tanah Cipayung, Rumah Notaris LDS Digeledah Penyidik Kejati DKI 

Pembentukan PP ini, kata Mahfud MD, merupakan tindak lanjut upaya pemerintah dalam menangani masalah mafia tanah yang masih kerap terjadi.

Mahfud menambahkan, tim yang akan menangani dan memberantas mafia tanah yang sudah ada di Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kantor Staf Presiden.

"Tim tersebut akan kami dorong agar dapat mengungkap dan menyelesaikan kasus mafia tanah ini secara hukum. Pemerintah berkomitmen, mafia tanah ini akan kita selesaikan secara bertahap,” pungkas Mahfud MD.

Hadir dalam rapat lintas kementerian dan lembaga, Menteri Hukum dan HAM, Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri Keuangan, Jamdatun, serta pejabat utama dari BPKP, Kemendagri, dan Kemenko Polhukam.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini