Share

Kabinda Sulteng Jadi Pj Bupati, Panglima TNI: Aturan Sedang Kami Pelajari

Riezky Maulana, iNews · Kamis 26 Mei 2022 01:41 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 26 337 2600445 kabinda-sulteng-jadi-pj-bupati-panglima-tni-aturan-sedang-kami-pelajari-zlcpy0bZpC.jpg Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (Foto: Koran Sindo)

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa angkat bicara ihwal polemik anggota TNI aktif yang menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Diketahui Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Sulteng, Brigjen Andi Chandra As'aduddin diangkat oleh Kemendagri menjadi Pj Bupati Seram Barat.

Andika menyebut, hal itu merupakan murni keputusan dari pemerintah. Menurut dia, Mabes TNI akan menjalankan apapun kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah

"Ya itukan keputusan pemerintah, saya sendiri nanti juga akan melihat. tapi jelas kalau ini adalah kepercayaan yang diberikan pemerintah, kami pun siap mendukung walaupun kami juga pasti mengikuti aturannya," ucap Andika, Rabu 25 Mei 2022.

Kekinian, sambung Andika, Tim Hukum TNI tengah mempelajari lebih lanjut Terkait aturan yang berlaku dalam penunjukkan tersebut. Hal itu bertujuan, apa yang dilakukan seorang perwira dalam menjalankan tugasnya. Memenuhi aspek legalitas.

Baca juga: Anggota TNI-Polri yang Sudah Ditugaskan di Luar Institusi Induknya Bisa Jadi Pj Kepala Daerah

"Aturan sedang kami pelajari, tim hukum dari TNI sudah mempelajari. Sehingga penugasan ini juga tetap nantinya memenuhi legalitas, tapi juga memenuhi kepercayaan pemerintah yang diberikan kepada salah satu perwira kami," tuturnya.

Baca juga: Pj Kepala Daerah Jangan Sekadar Habiskan Masa Jabatan!

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen Chandra As'aduddin menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Ia menyatakan, secara aturan hal itu sah saja karena Brigjen Chandra bekerja di luar instansi TNI.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

"Dia memang anggota TNI tapi ditugaskan di luar instansi induknya," kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).

Mahfud menjelaskan, anggota TNI/Polri sah-sah saja menjadi Pj kepala daerah. Menurutnya, itu sudah diatur dalam putusan MK.

"Anggota TNI/POLRI yang tidak aktif secara fungsional di institusi induknya tapi ditugaskan di institusi atau birokrasi lain itu bisa menjadi Penjabat Kepala Daerah," ucapnya.

Baca juga: Kinerja Pj Gubernur Dievaluasi 3 Bulan Sekali

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini