Share

Kejagung Limpahkan Berkas Tersangka Kasus HAM Berat Paniai ke JPU

Erfan Maaruf, iNews · Selasa 24 Mei 2022 16:54 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 24 337 2599573 kejagung-limpahkan-berkas-tersangka-kasus-ham-berat-paniai-ke-jpu-7I15ExdmbQ.jpg Kejagung (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Jaksa Penyidik Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melimpahkan berkas tersangka IS. Dia merupakan tersangka pelanggaran HAM Berat dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua tahun 2014.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan penyidik HAM Berat Jampidsus kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara online dan offline. Tersangka didampingi penasihat hukumnya dilakukan pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Biak Numfor sedangkan pemeriksaan barang bukti dilakukan di Gedung Bundar Jampidsus.

"Penyidik telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) atas berkas perkara tersangka IS dalam perkara dugaan pelanggaran HAM yang Berat dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014," kata Ketut, Selasa (24/5/2022).

Sebelumnya, tersangka IS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/A/Fh.1/04/2022 tanggal 01 April 2022 yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI selaku penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Kasus posisi singkat, penyidik telah berhasil mengumpulkan alat bukti sesuai Pasal 183 jo. 184 KUHAP sehingga membuat terang adanya peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Paniai Tahun 2014," ujar Ketut.

Di mana dalam kasus ini, diduga terjadi pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan h jo. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

"Peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan militer yang secara de jure dan/atau de facto berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya serta tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya," katanya.

BACA JUGA:Tak Ditahan, Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Ternyata Purnawirawan TNI 

Selain itu, sebagaimana dimaksud Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diduga jika tersangka tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Akibat kejadian tersebut, mengakibatkan jatuhnya korban yakni 4 orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka," tuturnya.

Adapun dalam kasus ini IS dipersangkakan pasal berlapis yakni Pasal 42 Ayat (1) jo. Pasal 9 huruf a jo. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kemudian, Kedua Pasal 40 jo. Pasal 9 huruf h jo. Pasal 7 huruf b Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini