Share

Sebelum Sahkan RUU PPP Jadi Undang-Undang, Puan Tanyakan Sikap Fraksi

Felldy Utama, iNews · Selasa 24 Mei 2022 14:39 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 24 337 2599443 tok-dpr-sahkan-ruu-ppp-jadi-undang-undang-VkC7Wvsxv1.jpg Ilustrasi okezone

JAKARTA - DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (P3). Pengesahan itu diambil dalam sidang paripurna yang digelar Selasa (24/5/2022) siang.

(Baca juga: RUU P3 Disepakati Setneg Atur Kewenagan Pengundangan, Pimpinan Baleg DPR Sempat Murka)

Pengambilan keputusan tingkat II ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Pengesahan didahului dengan menanyakan sikap fraksi atas revisi UU PPP tersebut.

"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas UU nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disetujui disahkan menjadi UU?" Tanya Puan.

"Setuju," jawab serentak anggota dewan yang hadir.

Sebelumnya, Puan menyampaikan bahwa Menurut Puan, revisi UU PPP dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode omnibus law.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengamanatkan agar UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan pembentukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan yang diambil pada November 2021. "DPR melaksanakan putusan MK," ujarnya.
1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini