Share

Kehidupan Era Majapahit: Ayah Boleh Bunuh Pria yang Nekat Bawa Kabur Putrinya Kawin Lari

Avirista Midaada, Okezone · Selasa 24 Mei 2022 05:54 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 24 337 2599113 kehidupan-era-majapahit-ayah-boleh-bunuh-pria-yang-nekat-bawa-kabur-putrinya-kawin-lari-EKEnxYvxJU.jpeg Kerajaan Majapahit. (Foto: Istimewa)

KEHIDUPAN asmara masyarakat di era Kerajaan Majapahit diliputi sejumlah aturan. Peraturan asmara di hukum perkawinan ini pun telah diatur pada kitab undang-undang Kerajaan Majapahit yang dicantumkan pada Kakawin Nagarakretagama. 

Di era Majapahit, seorang pria yang hendak melakukan perkawinan biasanya menyerahkan mahar atau tukon, enam bulan sebelum hari perkawinan yang ditentukan. Hal ini dikutip dari buku "Tafsir Sejarah Negarakertagama" dari Prof. Slamet Muljana. 

Penetapan ini dilakukan oleh orang tua perempuan dengan persetujuan orang tua pihak laki-laki. Tetapi jika orang tua perempuan tidak suka kepada calon menantunya, hal itu bisa dibatalkan. Namun bila ada kemungkinan suatu saat sang perempuan akan dibawa lari oleh laki-laki, maka undang-undang Kutara Manawa menjadi landasan hukumnya. 

Pada Pasal 177 disebutkan lelaki yang sengaja melarikan perempuan pujaan hatinya dan menyembunyikan dan menjaganya, jika diketahui bapak si perempuan itu berhak langsung membunuh sang laki-laki. Namun jika keduanya kedapatan di tempat tertentu pada siang hari, bapak si perempuan tidak berhak membunuhnya. 

Baca juga:  Setianya Istri Gajah Mada di Tengah Murkanya Pasukan Majapahit

Tetapi sang pemilik rumah yang ditempati dapat dikenakan denda dua laksa. Perkawinan dengan cara melarikan perempuan di masa Kerajaan Majapahit itu disebut perkawinan raksasa. 

Selain aturan perkawinan tadi, seluk - beluk perkawinan di Kerajaan Majapahit diatur pada Kitab Arthasastra dan undang-undang Manawa yang mengatur delapan macam perkawinan. Pertama perkawinan brahma, perkawinan di mana warna atau kasta, pihak laki-laki sama dengan pihak perempuan dan dilakukan menurut upacara agama. 

Perkawinan Daiwa, di mana seorang bapa mengawinkan anaknya dengan pendeta sebagai upah upacara. Berikutnya ketiga perkawinan Arsa, di mana tukon atau mahar berupa sapi atau kerbau. Selanjutnya keempat, perkawinan Gandharwa, yang berupa pihak laki-laki tidak memberikan tukon dan telah melakukan persetubuhan dengan pihak perempuan secara sukarela. 

Aturan kelima mengenai perkawinan disebut prajpatya, yang berupa pihak orang tua perempuan tidak menghendaki tukon atau mahar. Berikutnya, asura di mana perkawinan dilangsungkan setelah pihak orang tua gadis menerima hadiah berlimpah-limpah dari pihak laki-laki. 

Status perkawinan dua terakhir yakni raksasa, yakni perkawinan yang dilakukan dengan melarikan perempuan oleh laki-laki. Sedangkan terakhir paisaca, di mana pihak perempuan dilarikan waktu sedang tidur, dalam keadaan pingsan atau mabuk. 

Sistem kekeluargaan di masa Majapahit yang berdasarkan patriarkhal dan patrilinear mengakibatkan seorang ayah mempunyai kekuasaan penuh atas anak-anaknya dari penggunaan harta benda keluarga. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini