Share

Berkas Lengkap, Tersangka Korupsi Dana PEN Kolaka Timur Segera Disidang

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 23 Mei 2022 21:08 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 23 337 2599049 berkas-lengkap-tersangka-korupsi-dana-pen-kolaka-timur-segera-disidang-8SJEKyYf8C.jpg Plt Jubir KPK Ali Fikri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan satu tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. Tersangka tersebut yakni, Kepala Dinas Lingkungan Hidup nonaktif, Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar (LMSA). 

Berkas penyidikan Laode M Syukur Akbar juga telah dilimpahkan oleh tim penyidik ke tahap penuntutan, hari ini. Dengan demikian, pejabat nonaktif Kabupaten Muna tersebut bakal segera disidang atas kasus dugaan suap terkait pengajuan dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur.

"Hari ini telah dilaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) tersangka LMSA dari tim penyidik pada tim jaksa karena dari hasil pengecekan dan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara sepenuhnya terpenuhi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (23/5/2022).

Sejalan dengan itu, kata Ali, kewenangan penahanan terhadap Laode M Syukur Akbar juga akan berpindah ke tim jaksa. Sesuai aturan, tim jaksa selanjutnya akan kembali menahan Laode M Syukur Akbar untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 23 Mei sampai 11 Juni 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

"Untuk mempercepat proses penuntutan, tim jaksa akan segera melimpahkan berkas perkara bersamaan dengan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga penyelenggara negara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman Dana PEN Daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. Ketiga pejabat negara itu diduga telah melakukan kongkalikong jahat terkait pengajuan dana PEN.

Adapun, ketiga tersangka tersebut yakni, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), M Ardian Noervianto (MAN); mantan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur (AMN) serta Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar (LMSA).

BACA JUGA:KPK Sebut Analisis ICW Salah Kaprah 

Dalam perkara ini, Ardian dan Laode Syukur Akbar diduga telah menerima suap terkait pengajuan dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Keduanya menerima suap sejumlah Rp2 miliar dari Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur.

Ardian diduga mendapat jatah sekira 131.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp1,5 miliar dari total uang suap Rp2 miliar. Sedangkan Syukur Akbar kecipratan uang suap Rp500 juta. Uang suap sebesar Rp2 miliar itu disetorkan Andi Merya Nur ke rekening Syukur Akbar.

Atas penerimaan uang tersebut, Ardian Noervianto kemudian mengupayakan agar permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan Andi Merya Nur disetujui. Alhasil, dana PEN untuk Kolaka Timur disetujui dengan adanya bubuhan paraf Ardian pada draft final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan.

Atas perbuatannya, Andi Merya Nur sebagai pihak yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Ardian dan Syukur Akbar sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini