Share

Moeldoko Soroti Pencairan Dana PNBP untuk Faskes TNI yang Tersendat

Antara, · Minggu 22 Mei 2022 02:25 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 22 337 2598122 moeldoko-soroti-pencairan-dana-pnbp-untuk-faskes-tni-yang-tersendat-wP2Hz6bI3p.jpg Moeldoko (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko mendorong percepatan pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk fasilitas kesehatan (faskes) TNI. Di mana, terkendalanya pencarian dana PNBP sebesar Rp705 miliar berdampak pada pelayanan kesehatan di faskes-faskes TNI.

Menurutnya, dana tersebut sejatinya digunakan untuk faskes TNI, baik honor dokter, karyawan, obat, sewa alat dan lainnya.ย BACA JUGA:Moeldoko Sebut Strategi Pergerakan NII Berubah, Kini Pakai Pendekatan Hati dan Pikiran

Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan KSP di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Selatan Jawa Timur dan Jawa Tengah ditemukan adanya indikasi isu, bahwa perubahan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 109/2016 menjadi PMK 110/2021 tentang tata cara penetapan maksimum PNBP belum tersosialisasi maksimal.

"Perubahan kebijakan tersebut ditetapkan pada Agustus 2021 dan dilaksanakan sebulan sesudahnya, yakni September 2021. Tapi ini tidak tersosialisasi ke unit kesehatan TNI. Dan TNI baru mendapat informasi pada Maret 2022. Dampaknya sisa saldo dana PBNP tidak bisa ditarik,โ€ ujarnya.

Sementara itu, menurut Pengamat Birokrasi dan Kelembagaan Varhan Abdul Azis, kepedulian Moeldoko yang mendorong percepatan pencairan dana PNBP untuk fasilitas kesehatan TNI patut diapresiasi. Sikap Moeldoko, menurutnya tidak hanya menunjukkan besarnya perhatian KSP terhadap kualitas hidup para prajurit. Namun, menegaskan komitmen Moeldoko terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang sangat esensial dalam pengelolaan negara.

"Ini bukti komitmen KSP Moeldoko yang pernah menjadi Panglima TNI terhadap para anggota prajurit TNI, jelas kepedulian ini membuktikan para prajurit TNI masih ada di hati Jenderal Moeldoko," kata Varhan dalam keterangannya, Sabtu (21/5/2022).

Pihaknya membuka data, dengan terkendalanya penarikan dana PNBP fasilitas kesehatan TNI, tidak hanya para dokter dan paramedis di lingkungan TNI tersendat menerima hak mereka berupa honorarium. "Jadi jelas, terkendalanya penarikan dana PNBP yang besarnya Rp705 miliar itu sudah berdampak nyata pada pelayanan kesehatan di faskes-faskes TNI," kata Varhan.

Pihaknya juga mengapresiasi sikap KSP tersebut manakala tahu bahwa informasi tentang terkendalanya fasilitas kesehatan TNI itu tidak didapat dari laporan anak buah KSP semata. "KSP mendapatkan laporan itu atas prakarsa beliau agar para stafnya melakukan verifikasi lapangan di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Jawa Tengah," katanya.

Hasil verifikasi itu, kata Wakil Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) itu, menemukan adanya indikasi bahwa perubahan kebijakan PMK 109/2016 menjadi PMK 110/2021 tentang tata cara penetapan maksimum PNBP belum tersosialisasi maksimal.

Artinya, KSP benar-benar tidak menginginkan laporan Asal Bapak Senang (ABS), tapi yang benar-benar merupakan data temuan real di lapangan.

Akibat kurang tersosialisasinya perubahan kebijakan tersebut, kata Varhan, berdampak pada berbagai hal, salah satunya tersendatnya pencairan dana PNBP yang pada gilirannya membuat pelayanan kesehatan di faskes TNI terhambat.

"Alhasil, dengan dorongan KSP untuk segera dilakukannya percepatan pencairan, seharusnya persoalan yang membuat terjadinya bottleneck di faskes-faskes TNI, terutama di sisi pelayanan itu bisa segera teratasi," kata Varhan.

Yang lebih progresif, menurutnya adalah usulan Moeldoko tentang perlunya reformasi kelembagaan faskes TNI menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

โ€œBenar sebagaimana dikatakan Pak Moeldoko, dengan status faskes TNI saat ini, yakni Sub Satuan Kerja (Satker), proses pengajuan dan pencarian dana PNBP harus melewati birokrasi sangat panjang dan waktu yang lama,โ€ katanya.

Moeldoko sendiri bahkan mengatakan, jika misalnya pengajuannya bulan April, cairnya baru bulan Oktober. โ€œItu kan sangat lama. Jadi, usulan KSP mendorong faskes TNI berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) itu menurut kami benar-benar usul yang progresif dan reformatif. Sangat cerdas!โ€ pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini