Share

Geledah 2 Kantor SKPD di Ambon, KPK Amankan Catatan Tarif Fee Proyek

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 19 Mei 2022 11:50 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 19 337 2596620 geledah-2-kantor-skpd-di-ambon-kpk-amankan-catatan-tarif-fee-proyek-0w4HtFgrYO.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menggeledah dua kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Ambon pada Rabu, 18 Mei 2022. Dua kantor SKPD yang digeledah yakni, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dari dua lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel atau minimarket di Kota Ambon. Salah satu dokumen yang diamankan, diduga merupakan catatan tarif atau harga fee yang dipatok untuk sejumlah proyek di Kota Ambon.

"Di dua lokasi ini, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen antara lain terkait berbagai usulan dan persetujuan izin proyek disertai catatan dugaan penentuaan nilai fee proyek," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (19/5/2022).

"Bukti-bukti dimaksud segera akan dianalisa dan disita yang selanjutnya akan dikonfirmasi pada saksi-saksi terkait untuk melengkapi berkas perkara tersangka RL dkk," imbuhnya.

Baca juga: KPK Ancam Pidanakan Dalang Pembakar Dokumen Suap Wali Kota Ambon

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy (RL) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel atau gerai minimarket di wilayahnya. Richard Louhenapessy juga ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi lainnya.

Baca juga: KPK Geledah Balai Kota Ambon, Ada Ruangan Disegel!

Selain Richard Louhenapessy, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni, Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan Karyawan AlfaMidi Kota Ambon, Amri (AR).

Dalam perkara ini, Richard diduga aktif berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan Amri terkait dengan proses pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel AlfaMidi di Kota Ambon. Dalam berbagai pertemuan, Amri diduga kerap meminta kepada Richard agar proses perizinannya bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard Louhenapessy kemudian memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin yang diminta Amri. Di antaranya, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan, Richard Louhenapessy diduga meminta agar ada penyerahan uang minimal Rp25 juta dengan menggunakan rekening bank milik Andrew Erin Hehanussa. Andrew Erin Hehanussa adalah orang kepercayaan Richard.

Sementara itu, khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan 20 gerai usaha ritel, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard sekira Rp500 juta. Uang itu diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew Erin Hehanussa. Richard diduga juga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi.

Baca juga: Wali Kota Ambon Ngaku Sakit, KPK : Sempat Jalan-Jalan ke Mal

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini