Share

Terkait LGBT, Mahfud MD Pertanyakan Pendapat Ahli Hukum yang Menyalahkan Pandangannya

Muhammad Farhan, MNC Portal · Kamis 19 Mei 2022 01:17 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 19 337 2596419 terkait-lgbt-mahfud-md-pertanyakan-pendapat-ahli-hukum-yang-menyalahkan-pandangannya-AM91aV0IQ0.jpg Mahfud MD (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mempertanyakan pendapat seorang ahli hukum dari suatu universitas ternama ihwal pendapatnya dalam menanggapi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Mahfud menyampaikan pendapatnya tersebut dalam Simposium yang dihelat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Kementerian Hukum dan HAM di Nusa dua, Bali.

Mahfud menilai pendapat seorang ahli hukum yang menyalahkan pandangannya tersebut tidak tepat. Dia menyebut landasan hukum yang disebut oleh ahli hukum itu tidak tepat guna dari makna yang disampaikan.

"(Seraya menirukan) salah tuh menkopolhukam, LGBT itu dilarang oleh hukum, oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Dia bilang begitu dengan meyakinkan," ujar Mahfud dalam sambutannya yang ditayangkan kanal youtube APHTN-HAN, Rabu (18/5/2022).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun menjelaskan UU nomor 1 tahun 1974 sebagai landasan undang-undang hukum perkawinan. Dia mengakui memang benar hukum perkawinan melarang LGBT, tapi bukan berarti menjadi dasar untuk menangkap pelaku LGBT.

"Undang-Undang itu betul memang melarang LGBT, tapi isinya itu menyatakan kalau anda menikah sesama LGBT itu tidak sah perkawinannya, itu saja. Tidak boleh punya surat nikah, tidak boleh punya hak waris, tidak punya kartu suami istri, gitu loh. Bukan lalu untuk ditangkap," katanya.

Karena itu, Mahfud menyampaikan kepada para ahli hukum yang hadir dalam Simposium tersebut untuk berhati-hati dalam memahami hukum terkadang keliru. Mahfuf MD pun memandang perlunya asosiasi guna mencegah ahli hukum yang keliru tersebut.

"Ini asosiasi ahli hukum, jadi saudara harus berpikir jernih sebagai ahli hukum. Karena seringkali ahli hukum itu terjebak dalam pandangan-pandangan politik yang memihak, terutama mendukung agenda politik yang keluar dari intelektualitas itu tidak bagus," imbuh Mahfud.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Sebelumnya, Mahfud menegaskan permintaan publik yang mendesak pemerintah untuk menangkap pelaku LGBT tidak dapat dilaksanakan. Pasalnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan ketiadaan hukum pidana untuk menjerat pelaku LGBT.

"Lalu memang mau ditangkap pakai pasal apa? Tidak ada hukum pidananya itu, orang bicara gitu (di podcast). Memangnya kita suka dengan itu? Kita tidak suka kesitu, tetapi tidak ada hukum pidananya," tutur Mahfud menekankan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini