Share

Deportasi Ustadz Abdul Somad, Pemerintah Singapura Didesak Minta Maaf

Agregasi Sindonews.com, · Rabu 18 Mei 2022 17:21 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 18 337 2596238 deportasi-ustadz-abdul-somad-pemerintah-singapura-didesak-minta-maaf-CWp3Oafd3I.jpg Ustadz Abdul Somad/Okezone

JAKARTA – Penceramah kondang Ustadz Abdul Somad (UAS) ditolak masuk setelah mendarat di Singapura Senin, 16 Mei 2022.

Bahkan, UAS sempat ditahan oleh otoritas keimigrasian Singapura sebelum dipulangkan ke Indonesia bersama keluarganya yang hendak ingin berlibur.

(Baca juga: Ini Isi Ceramah soal Bom Bunuh Diri yang Bikin UAS Ditahan Imigrasi Singapura)

Immigration and Checkpoints Authority (ICA) Singapura pun mengungkap alasan Singapura menolak mengizinkan UAS masuk ke negara tersebut. Otoritas Singapura menyebut seorang WNI bernama Abdul Somad Batubara (ASB) dan rombongannya ditolak masuk negara itu.

Kementerian Dalam Negeri (MHA) Singapura membenarkan kabar bahwa UAS tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan enam orang pendamping perjalanan.

Dalam situs resminya, MHA dengan tegas menyebut, Abdul Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi ‘syahid”.

ist

Ferry Juliantono/dok pribadi

Ketua Desk Anti Islam Phobia Pengurus Pusat Syarikat Islam (PP SI) Ferry Juliantono mengatakan, penolakan Ustad Abdul Somad (UAS) sangat menggambarkan sikap Islamophobia negara Singapura.

Alasan yang disampaikan seperti soal sikap UAS tentang Palestina sangat bertentangan dengan sikap bangsa Indonesia yang sejak dulu telah memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Sebagai perwujudannya Indonesia menolak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan UAS tentang penggunaan bom bunuh diri misalnya adalah karena Hal itu menjadi suatu cara yang diperbolehkan dalam situasi perang,” ujar Ferry, Rabu (18/5/2022).

Dikatakan dia, dunia Internasional tahu bahwa bangsa Palestina mengalami embargo dan mengalami penindasan militer dari Israel dan banyak negara mendukungnya. Termasuk Singapura yang masih tetap menjalin hubungan dengan Israel.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut UAS adalah ulama yang di Indonesia dakwahnya banyak diminati oleh umat Islam Dan masyarakat luas. Seluruh instansi Dan media di Indonesia menampilkan UAS sebagai salah satu penceramah yang dihormati. Isi ceramahnya adalah sesuatu yang bisa di pertanggung jawabkan secara keilmuan khususnya dari Kitab Suci Al Quran dan hadits.

Masyarakat Indonesia yang mendengarkan dan mempelajari materi dakwah UAS sangat terbantu pemahaman keagamaannya Dan tidak menjadi masyarakat yang dikhawatirkan Singapura.

“Sebagai mayoritas disebuah negara, umat Islam Indonesia sudah terbukti bisa menjaga harmoni Dan melindungi yang minoritas,"ujar Sekretaris Jenderal PP SI tersebut.

"Kami mendesak pemerintah Singapura untuk meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia soal UAS. Pemerintah juga harus memanggil Dubes Indonesia untuk memberi penjelasan,”tambahnya.

Dia berharap, kepolisian dalam hal ini untuk mengevaluasi kembali kebijakan tentang radikalisme, terorisme yang kurang relevan dan seringkali dijadikan sebagai referensi didalam negeri maupun pihak luar negeri.

“Pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia harus ambil langkah aktif mendukung resolusi PBB tentang Anti Islam phobia agar persatuan bangsa dan kerukunan hidup umat beragama khususnya di Indonesia tercipta dengan lebih baik", tegas Ferry.

Oleh karena itu sikap pemerintah Singapura harus disikapi dengan tegas oleh Indonesia baik pemerintah maupun umat Islam bahwa sikap Singapura ini telah menyinggung umat Islam Indonesia yang sangat menghormati ulama dan mengganggu kewibawaan bangsa Indonesia dalam hubungan Internasional.

“Apalagi sejak 15 Maret 2022 majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah menetapkan resolusi tentang combating Islamophobia yang seharusnya menjadi pertimbangan semua anggota PBB untuk melaksanakannya, pungkas Ferry.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini