Share

Satgas Saber Pungli: Kepala Daerah yang Tersandung Korupsi Menjadi 323 Orang

Antara, · Rabu 18 Mei 2022 10:48 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 18 337 2595892 satgas-saber-pungli-kepala-daerah-yang-tersandung-korupsi-menjadi-323-orang-U5AZGg1aBf.jpg Illustrasi (foto: dok Okezone)

MEULABOH - Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Republik Indonesia, Irjen Agung Makbul mengatakan, hingga Mei 2022 tercatat 323 bupati/wali kota di Indonesia telah ditangkap dan ditahan terkait dengan tindak pidana korupsi.

“Terakhir seminggu lalu, Bupati Bogor Ade Yasin. Sehingga total kepala daerah yang tersandung masalah korupsi menjadi 323 orang,” kata dia di Meulaboh, Selasa (17/5/2022) malam.

BACA JUGA:Pj Kepala Daerah Jangan Sekadar Habiskan Masa Jabatan! 

Pernyataan ini ia sampaikan saat memenuhi undangan Bupati Aceh Barat Ramli M.S. yang turut dihadiri oleh unsur forkompimda dan pejabat daerah Aceh Barat, di pendapa bupati setempat di Meulaboh.

Agung Makbul mengatakan, begitu gencarnya pemerintah melakukan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan gencarnya dilakukan Saber Pungli, namun sampai saat ini masih saja ada kepala daerah yang tersandung kasus hukum akibat tindak pidana korupsi.

 BACA JUGA:Pesan KPK untuk Penjabat Kepala Daerah : Jangan Sampai Terjerumus Praktik Korupsi!

Ia juga mengatakan, tindak pidana korupsi dan pungutan liar merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Guna mencegah adanya kepala daerah atau penyelenggara pemerintahan di Tanah Air terhindar dari praktik korupsi dan pungutan liar, Satgas Saber Pungli Pusat saat ini terus berupaya melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli.

“Saber pungli itu pengendali dan penanggung jawabnya Menkopolhukam, sehingga atas undangan Bupati Aceh Barat dan seizin Menkopolhukam, saya hadir ke Aceh Barat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi di Aceh Barat,” kata dia.

Sosialisasi yang dilakukan pihaknya tersebut untuk menuju zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kabupaten Aceh Barat.

Dia mengharapkan dengan adanya sosialisasi, pelayanan publik di daerah tersebut akan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini