Share

Susahnya Jadi PNS jika Ingin Poligami

Tim Litbang MPI, MNC Portal · Senin 16 Mei 2022 05:04 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 15 337 2594654 susahnya-jadi-pns-jika-ingin-poligami-RQkQTU2JMZ.jpg Illustrasi (foto: dok Okezone)

POLIGAMI merupakan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan. Singkatnya, poligami adalah memiliki atau mengawini istri/suami lebih dari satu.

Di Indonesia, poligami diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan yang menyebut Pengadilan mengizinkan suami untuk beristri lebih dari satu apabila mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Ternyata, aturan poligami ini juga ada yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 BACA JUGA:Humor Gus Dur: Kiai Pilih Poligami karena Tidak Boleh ke Diskotek Apalagi Tempat Prostitusi!

Mengutip dari sdm.kemenkeu,go.id, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diatur persyaratan mengenai poligami. Tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) bahwa “Pegawai Sipil Negeri (PNS) pria yang akan beristri lebih dari satu, wajib memperoleh izin lebih dulu dari Pejabat”.

Sementara pada Pasal 4 Ayat (2) tertulis, “Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Permohonan mengenai perizinan poligami harus dilakukan secara tertulis dan menyertakan alasan yang lengkap alasan ingin mengawini lebih dari satu istri.

 BACA JUGA:Niat Poligami? Begini Cara Ajukan Izin di Pengadilan Agama

Apabila Pejabat tidak menerima alasan atau kurang yakin atas alasan diberikan oleh PNS pemohon perizinan poligami, maka pihak Pejabat akan meminta keterangan tambahan dari istri PNS tersebut, atau kerabat PNS pemohon yang dianggap menyakinkan. Namun sebelum izin diberikan, PNS tersebut bersama dengan istrinya akan dipanggil untuk menerima nasihat.

Lalu syarat apakah yang harus dipenuhi bila ingin beristri lebih dari satu? Dalam peraturan yang tercantum di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tepatnya dalam Pasal 10 ayat (1) hingga (4) diatur dua persyaratan alternatif dan kumulatif yang setidaknya wajib dipenuhi salah satunya. Berikut adalah persyaratan tersebut.

Syarat alternatif:

1. Istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri,

2. Istri catat tubuh atau penyakit yang tidak disembuhkan,

3. Istri tidak bisa melahirkan keturunan (mandul).

Syarat kumulatif:

1. Ada persetujuan tertulis dari istri,

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang bersangkutan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya. Dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan,

3. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemohon izin bahwa dia akan berlaku adil pada istri-istri dan anak-anaknya.

Izin mengenai permohonan poligami tidak akan diberikan oleh penjabat apabila:

1. Bertentangan dengan ajaran/aturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan,

2. Tidak memenuhi syarat alternatif,

3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

4. Alasan yang diberikan tidak masuk akal dan/atau kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini