Share

Kubu Eks Gubernur Sultra Nur Alam Ngaku Sukarela Lunasi Denda dan Uang Pengganti Rp3,5 Miliar

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 13 Mei 2022 00:37 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 13 337 2593357 kubu-eks-gubernur-sultra-nur-alam-ngaku-sukarela-lunasi-denda-dan-uang-pengganti-rp3-5-miliar-fIXB6xeuTS.jpg Illustrasi (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Didi Supriyanto selaku Kuasa Hukum mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam menegaskan bahwa pelunasan denda dan uang pengganti kliennya sebesar Rp3,5 miliar dilakukan secara sukarela. Didi memastikan bahwa pelunasan denda dan uang pengganti Nur Alam bukan karena ditagih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pelunasan uang denda dan pengganti Rp3,5 miliar dilakukan secara sukarela oleh Nur Alam atas kesadaran sebagai warga negara yang taat hukum, bukan karena ditagih oleh KPK," tegas Didi Supriyanto melalui keterangan resminya, Kamis (12/5/2022).

Hal itu ditegaskan Didi untuk sekaligus meluruskan pernyataan KPK. Didi menganggap pernyataan lembaga antirasuah tidak tepat dan dianggap justru membelokkan fakta hukum. Sebab, menurut Didi, ada ketidaksesuaian pernyataan KPK dengan fakta yang sebenarnya.

 BACA JUGA:KPK Setor Rp3,5 Miliar dari Eks Gubernur Sultra Nur Alam ke Negara

Salah satunya, soal pelunasan denda dan uang pengganti Nur Alam. Kemudian juga, sambung Didi, soal amar dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Nur Alam. Didi mengklaim, putusan pengadilan menyatakan bahwa Nur Alam dibebaskan dari dakwaan perbuatan melawan hukum.

"Berdasarkan amar dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Maret 2018, Nur Alam dibebaskan dari dakwaan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi dalam menerbitkan pencadangan wilayah, IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi kepada PT AHB," bebernya.

 BACA JUGA:KPK Terima Cicilan Uang Pengembalian Hasil Korupsi Proyek Pembangunan Gedung IPDN

Selanjutnya, kata Didi, berdasarkan amar dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi Nomor 2633 K/PID.SUS/2018, Nur Alam juga dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam menerbitkan pencadangan wilayah, IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi kepada PT AHB.

"Mahkamah Agung justru melalui putusan kasasi tersebut malah telah membebaskan Nur Alam dari dakwaan tindak pidana korupsi seperti yang diatur di Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim Agung tingkat kasasi juga menegaskan bahwa tidak terbukti adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp4,3 triliun sebagaimana yang didakwakan," klaimnya.

"Dengan demikian tidak benar segala pemberitaan di media yang menyebut Nur Alam melakukan tindak pidana korupsi karena bertentangan putusan kasasi Mahkamah Agung itu sendiri," sambungnya.

Menurut Didi, Nur Alam memang masih dianggap menerima gratifikasi sebesar 4,49 juta dolar AS atau setara Rp40,26 miliar berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Nur Alam dinyatakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Hal itulah, kata Didi, yang kemudian diajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh pihaknya. Meskipun, putusan PK tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun memang, ditekankan Didi, perkara gratifikasi tersebut berbeda dengan dakwaan korupsi penerbitan IUP kepada PT AHB.

"Jadi urusan gratifikasi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan penerbitan IUP kepada PT AHB. KPK salah besar kalau menganggap hal tersebut berkaitan. Seharusnya KPK lebih berhati-hati lagi dalam memberi pernyataan ke publik, jangan terkesan ada penggiringan opini yang menyesatkan publik karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan putusan pengadilan," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang sebesar Rp3,5 miliar ke kas negara dari hasil denda dan uang pengganti terpidana mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam. Uang sebesar Rp3,5 miliar itu disetorkan ke kas negara setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Tim jaksa eksekutor KPK telah melakukan penyetoran ke kas negara pelunasan uang hasil penagihan dengan total sejumlah Rp3,5 miliar dari terpidana Nur Alam berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa, 10 Mei 2022.

Ali menjelaskan bahwa upaya penagihan yang dilakukan oleh tim jaksa eksekutor sebagai bagian dari optimalisasi aset recovery hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para koruptor. Salah satunya, mantan Gubernur Sultra, Nur Alam.

"KPK melalui Direktorat pengelolaan barang bukti dan eksekusi terus aktif melakukan penagihan uang denda maupun uang pengganti terhadap para terpidana korupsi yang perkaranya ditangani KPK," imbuhnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini