Share

Presiden KSPSI : 60 Ribu Buruh Akan Hadiri GBK pada 14 Mei 2022

Bachtiar Rojab, MNC Media · Kamis 12 Mei 2022 15:04 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 12 337 2593083 presiden-kspsi-60-ribu-buruh-akan-hadiri-gbk-pada-14-mei-2022-BbPnKx1uXB.jpg Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. (MNC Portal/Bachtiar Rojab)

JAKARTA - Ratusan Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). Aksi itu untuk merayakan May Day yang sempat tertunda saat Lebaran 2022.

Kendati demikian, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengklaim, puncak May Day nantinya justru digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 14 Mei 2022.

"Bersama rakyat bersama buruh Indonesia dan tanggal 14 kami akan bersama-sama 60 ribu buruh kita akan berada di GBK nanti 14 Mei dengan damai untuk menyuarakan tuntutan yang sama," ujar Andi kepada wartawan, di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

Ia menuturkan, aksinya tersebut merupakan langkah untuk memuluskan jalannya agar kebijakan terhadap buruh yang menurutnya cacat secara konstitusional, dapat dipikirkan kembali oleh DPR dan pemerintah.

"Kita ambil sikap tegas KSPSI akan melawan setiap kebijakan yang merugikan buruh dan rakyat Indonesia. Kalau kebijakan merugikan negara rakyat, kami berada di garis paling depan melawan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengkomandoi jalannya aksi massa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). Dalam aksinya, Andi mendesak pemerintah mengabulkan tuntunan buruh dengan jangka waktu 7 hari.

Tuntutan tersebut adalah sebagai berikut :

1.) Bergerak dan terus berjuang untuk kesejahteraan pekerja.

2.) Menolak Revisi UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan karena revisi tersebut hanya untuk melegalkan omnibus law UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2022.

3.) Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 dan meminta klaster Ketenagakerjaan kembali ke subtansi UU No 13 Tahun 2003.

4.) Menolak revisi UU No 12 tentang serikat pekerja atau serikat buruh.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini